5 Tahun Pascagempa 2018, 2.253 RTG di Lombok Utara Belum Terselesaikan

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK UTARA - Gempa bumi 7.0 SR yang melanda Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2018 menyebabkan ribuan rumah dan infrastruktur di daerah mengalami kerusakan.

Untuk membangun kembali rumah warga yang rusak, pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Utara membangun kembali rumah warga dengan membuat Rumah Tahan Gempa (RTG).

Tapi, 5 tahun pascagempa, 2.253 RTG masih belum tuntas terlaksana pengadaannya di Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Hal tersebut juga diakui Sekretaris Daerah (Sekda) KLU Anding Duwi Cahyadi, dikonfirmasi TribunLombok.com, Jumat (14/7/2023).

"Ada PR besar kita mengenai RTG belum klir sampai dengan sekarang, kisaraan diangka 2.253 RTG," ucapnya.

Baca juga: Kisah Mahasiswa Lombok Timur di Turki, Terbayang Gempa Lombok hingga Trauma

Jumlah itu, kata dia, jika dikalkulasikan kedalam bentuk rupiah sebanyak Rp153 miliar.

Diakui Anding, saat ini besaran anggaran tersebut belum bisa diadakan oleh Pemda KLU, untuk itu, demi menuntaskan PR RTG yang belum selesai itu, Pemda juga telah berkordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Namun Anding juga memaklumi terkait persoalan anggaran, mengingat memang saat ini banyak daerah menjadi perhatian imbas bencana beberapa tahun lalu.

Baik bencana gempa bumi, pandemi Covid-19 maupun dengan bencana lain yang ada di 10 kabupaten atau kota di NTB.

Akan tetapi, Pemda KLU terus akan berusaha menjalin komunikasi demi terselesainya PR RTG pasca gempa 2018 silam di KLU.

"Memang ketersediaan anggaran terbatas sehingga kami tetap berusaha, mudah-mudahan kita diperhatikan oleh pemerintah pusat terkait posisi ini," tegasnya.

Mandeknya penuntasan RTG juga diakibatkan posisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) KLU.

Dari tahun 2020, APBD KLU tercatat sebanyak Rp 1,2 triliun, kemudian tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan yakni menjadi Rp 915 miliar.

Begitu pun dengan tahun 2022 posisi, APBD KLU kembali turun menjadi Rp 897 miliar, tahun 2023 ini walaupun ada kenaikan, namun tidak terlalu signifikan yakni kisaran Rp 980 miliar.

Akan tetapi, kata Anding, jika melihat dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan, di tahun 2022 akhir itu PAD KLU mencapai angka Rp143 miliar.

"Sebelumnya itu kita hanya mencapai kisaran Rp120 miliar untuk 2021, dari PAD," demikian Anding.

(*)