Gus Choi Curiga PDIP Punya Niat Buruk Terkait Rencana Pertemuan Puan dengan AHY

TRIBUNLOMBOK.COM, JAKARTA - Rencana Ketua DPP PDIP, Puan Maharani bertemu dengan Ketum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) langsung mengundang beragam komentar dari para politikus.

Maklum, hubungan PDIP dengan Demokrat dalam 20 tahun terakhir kurang harmonis dampak Pilpres 2004 lalu.

Baca juga: DPW NasDem NTB Yakin Koalisi Perubahan Solid dan Baik-baik Saja Meski AHY Dibidik PDIP

Untuk mengawali pertemuan para putra mahkota tersebut, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dan Sekjen Demokrat, Teuku Riefky Harsya, telah bertemu untuk merealisasikan rencana tersebut.

Hasto Kristiyanto dan Teuku Riefky Harsya membahas rencana itu di sebuah restoran di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Minggu (11/6/2023).

Karuan saja, peristiwa politik itu membuat NasDem dan PKS memberi tanggapan. Mengingat, Demokrat, NasDem, dan PKS, merupakan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) untuk mengusung Anies Baswedsan sebagai Capres.

Sementara PDIP mengusung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebagai bakal Capres untuk Pilpres 2024.

Partai NasDem mencurigai PDIP memiliki niat buruk memecah belah Koalisi Perubahan di balik rencana pertemuan Puan dengan AHY.

"Kalau ada niat memecah belah ada menggerogoti Koalisi Perubahan gimana? Mungkin saja mereka punya niat kurang baik," ujar Ketua DPP NasDem, Effendi Choiri atau Gus Choi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (12/6/2023).

Namun, Gus Choi meyakini Demokrat memiliki 'iman' yang kuat dan tidak tergoda meninggalkan Koalisi Perubahan. "Tapi NasDem percaya sama Demokrat. Iman Demokrat tetap kuat bersama koalisi perubahan. NasDem tidak pernah takut dikhianati," kata dia.

Walau demikian, Gus Choi menyebut Partai NasDem akan tetap kuat apabila akan dikhianati. Apalagi, ketiga Parpol sudah meneken kesepakatan yang termaktub dalam piagam koalisi perubahan.

"Karena kalau dikhianati harus gembira karena dapat pahala. Kalau berkhianat atau mengkhianati dapat dosa dan kutukan," jelasnya.

Sejauh ini, kata Gus Choi, koalisi perubahan tetap solid untuk mengusung Anies sebagai Capres.

"Koalisi perubahan tetap solid. Mantab. Tidak akan goyah. Saling mempercayai. Semua kesepakatan telah dituangkan dalam piagam koalisi perubahan. Tapi masing-masing partai tetap punya hak untuk membuka komunikasi dengan partai apapun," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menyebut rencana pertemuan Puan dan AHY sebagai silaturahmi politik biasa. Sebab, kata dia, hal itu dilakukan semua partai menjelang kontestasi politik.

Mardani mengatakan, PKS pun tidak khawatir jika nantinya Demokrat akan 'nyebrang' dengan gerbong koalisi PDIP. Pasalnya, ketiga Parpol di Koalisi Perubahan sudah meneken piagam kerjasama.

"PKS tidak khawatir Demokrat akan pindah, nyebrang dan lain-lain. Karena NasDem, Demokrat, PKS sudah punya piagam kerjasama yang solid, interaksi selama ini hangat dan kita saling percaya dan saling dukung," jelasnya, Senin (12/6/2023).

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini juga merespons soal masuknya nama AHY dalam bursa bakal Cawapres untuk Ganjar Pranowo oleh PDIP. Terkait hal itu, Jazuli menanggapi santai, dengan menyebut bahwa setiap pihak termasuk yang ada di Koalisi Perubahan untuk tidak perlu bawa perasaan (Baper) soal pernyataan tersebut.

"Ya teman-teman bisa membaca lah ini serius nyebutnya atau basa basi, iya kan. Makanya itu nggak perlu baper," kata Jazuli saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (12/6/2023).

Dirinya beranggapan, dengan masuknya AHY dalam radar Cawapres itu bukan berarti, hubungan antar partai politik terutama di Koalisi Perubahan harus terputus.

Sebab, apa yang disampaikan oleh Puan hanya sekadar ucapan, belum pasti, AHY akan diusung oleh PDIP. "Baru disebut aja, umpamanya pacar kamu disebut sama dia nih, masa kamu langsung minta putus, ye kan. Padahal dia cuma nyebut doang. Gimana sih. Ye kan. Santai aja kali," tutur dia.

Goyahkan Pencapresan Anies

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam berpendapat, pendekatan PDIP ke Demokrat berpeluang menggoyahkan keutuhan Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Apalagi, situasi ini terjadi ketika suhu politik antara Demokrat dan NasDem memanas beberapa waktu belakangan.

“Pendekatan PDIP terhadap Demokrat ini berpeluang menggoyahkan soliditas Koalisi Perubahan,” kata Umam, Senin (12/6/2023).

Umam mengungkit soal “serangan” NasDem terhadap Demokrat baru-baru ini imbas tidak sejalannya dua Parpol tersebut terkait waktu deklarasi bakal Cawapres pendamping Anies Baswedan.

Menurut Umam, sambutan baik Demokrat terhadap PDIP bisa jadi sebagai buntut dari eskalasi politik antara partai bintang mercy itu dengan NasDem.

Demokrat sangat mungkin melakukan evaluasi terhadap Koalisi Peruabahan dan elektabilitas Anies yang terus menurun. Bersamaan dengan itu, tak menutup kemungkinan partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu membangun kerjasama dengan PDIP. Jika hal tersebut terjadi, maka, Koalisi Perubahan terancam bubar, demikian pula dengan rencana pencapresan Anies Baswedan.

“Selain tiket pencapresan Anies akan hilang, juga narasi perubahan yang ia usung akan melemah,” ujar Umam.

Oleh karenanya, menurut Umam, Anies sebagai bakal Capres yang telah diberi mandat koalisinya untuk memilih bakal Cawapresnya harus bergerak cepat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu disarankan untuk mengajak anggota Koalisi Perubahan, Demokrat, NasDem, dan PKS duduk bersama menguatkan kerjasama.

Bersamaan dengan itu, Anies dan tiga partai pendukungnya dapat segera mengkalkulasikan nama-nama yang potensial menjadi Cawapres, diukur dari berbagai indikator, mulai dari indikator elektoral, ideologi, logistik, kerentanan, jaringan partai, hingga jaringan non-partai yang dimiliki.

“Jika Anies tidak gerak cepat, ia bisa kehilangan momentum untuk mewujudkan koalisi perubahan berlayar,” kata Umam.

“Sebab, asumsi dasar Koalisi Perubahan yang meyakini bahwa Demokrat hanya punya pilihan Anies dan tidak akan kemana-mana, per hari ini tampaknya tidak lagi relevan,” tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Kami Tak Berniat Merusak

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menilai bahwa partainya perlu mengajak Demokrat berkomunikasi menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Demokrat itu partai politik, perlu kami ajak bicara, perlu ajak komunikasi," kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2023).

Said menegaskan bahwa dalam komunikasi itu, partainya tetap menjaga etika atau fatsun politik. Sebagai contoh, ia menyatakan bahwa tak ada niatan PDIP ingin merusak koalisi atau kerjasama politik yang sudah dibangun Demokrat bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

"Jangan kemudian begitu bertemu, 'Wah, ini nanti PDIP akan merusak koalisi'. Mana bisa kami punya niat seperti itu, tidaklah. Ini penghormatan bagi setiap partai politik," ujarnya.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini lantas mengingatkan bahwa partainya masih memiliki tugas untuk komunikasi dengan partai politik lain, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Menurut Said, safari politik yang telah dilakukan oleh Puan hingga kini terus berlangsung dan dalam jangka waktu yang panjang.

"Karena kami punya niat baik juga. Kan kami yang duluan. Mbak Puan, habis Mbak Puan saya, lalu Pak Sekjen, karena kami ingin buka pintu selebar-lebarnya. Politik itu kan komunikasi sehingga komunikasi di antara partai politik tidak boleh mampet," kata Said. (*)