Berita Lombok Barat

Gabungan Aktivis Kompak Minta DPRD Lombok Barat Desak Bupati Segera Pecat Direktur PT AMGM

Gabungan aktivis ini menegaskan akan menggelar demonstrasi di kantor Bupati Lombok Barat agar pencopotan Zaini selaku dirut disegerakan

ISTIMEWA
Gabungan aktivis melakukan audiensi di kantor DPRD Lombok Barat, Selasa (30/5/2023). Gabungan aktivis ini menegaskan akan menggelar demonstrasi di kantor Bupati Lombok Barat agar pencopotan Zaini selaku dirut disegerakan. 

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK BARAT - Kesepakatan wakil rakyat di DPRD Lombok Barat (Lobar) mencopot Direktur Utama (Dirut) PT Air Minum Giri Menang (AMGM) Lalu Ahmad Zaini mendapat dukungan dari lintas aktivis.

Gabungan aktivis ini ramai-ramai bertemu dengan jajaran anggota DPRD Lombok Barat mereka meminta supaya langkah itu tak mengendur.

Dalam audiensi di kantor DPRD Lombok Barat beberapa hal disampaikan terkait sosok Zaini.

Koordinator gabungan aktivis Yusri menegaskan, mereka mendukung penuh keputusan seluruh fraksi di DPRD Lobar yang telah meminta Bupati Lobar Fauzan Khalid untuk mencopot Zaini.

"Ini untuk menjaga marwah legislatif menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas pemerintah, " katanya, Selasa (30/5/2023).

Baca juga: DPRD Lombok Barat Minta PT AMGM Terbuka Soal Laporan Keuangan

"Kami datang untuk memberi dukungan agar jangan sampai marwah DPRD ini tercoreng," tegasnya.

Dukungan yang diberikan ini, kata dia, akan lebih masif lagi.

Dalam waktu dekat gabungan aktivis ini menegaskan akan menggelar demonstrasi di kantor Bupati Lombok Barat agar pencopotan Zaini selaku dirut disegerakan. Mereka akan meminta Bupati Lobar Fauzan Khalid mengambil sikap.

"Kami akan aksi sebagai wujud dukungan atas rekomendasi DPRD Lobar Senin pekan depan," ucapnya.

Aktivis lainnya, Samsul Hadi menegaskan rekomendasi pencopotan PT AMGM harus segera ditanggapi Bupati.

Menurut Samsul, riuhnya pemberitaan perihal usulan DPRD Lobar membuat stabilitas di daerah terganggu.

Baca juga: Ini Daftar Pemenang Lomba Desa Sehat PT AMGM, Desa Gegelang Raih Juara Pertama

"Oleh karena itu, bupati harus ambil sikap. Jangan sampai saling sahut di media," tegasnya Samsul.

perwakilan aktivis lain yakni Samsul Hadi mengingatkan sejatinya DPRD merupakan alat kontrol jalannya pemerintahan.

Tidak hanya bagi eksekutif, tetapi juga lembaga yang bernaung di bawahnya termasuk perusahaan daerah (Perusda).

Mereka mendesak eksekutif segera memberikan jawaban atas rekomendasi legislatif perihal pencopotan Dirut PTAM Giri Menang tersebut.

Sumber: Tribun Lombok
Halaman 1 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved