Dekan Fisipol UGM Wawan Mas'udi: Cawe-cawe Presiden Jokowi Masih Wajar

TRIBUNLOMBOK.COM - Pakar politik sekaligus Dekan Fisipol Universitas Gadjah Mada Wawan Mas'udi memandang keputusan Istana Negara mengajak sejumlah ketua umum partai politik ngariung masih dalam batas kewajaran.

Menurutnya, secara formal dan aturan perundang-undangan tidak ada yang dilanggar oleh Presiden Jokowi.

Baca juga: Dekan Fisipol UGM Wawan Masudi: Gempa Dahsyat Politik Mengguncang NasDem

Namun, Wawan mengatakan akan menjadi lebih pantas jika pertemuan petinggi parpol tidak dilakukan di istana.

"Kalau bicara sejauh mana keterlibatan cawe-cawe ini sebetulnya soal kepatutan politik saja. Mana yang patut dan mana yang tidak," ucap Wawan saat wawancara zoom dengan Tribun Network, Rabu (17/5/2023).

Berikut lanjutan wawancara Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dengan Wawan Mas'udi.

Belakangan ini muncul kritik sikap Presiden Jokowi mengundang para ketua umum partai tanpa NasDem. Apakah cawe-cawe Presiden sudah terlalu berlebihan terkait dengan Pilpres 2024?

Secara formal, secara undang-undang memang tidak ada batasan sampai titik mana presiden yang sedang berkuasa itu boleh masuk dan tidak masuk dalam negosiasi politik.

Sehingga selalu pandangannya sejauh tidak ada aturan yang dilanggar dan sejauh tidak ada undang-undang melarang ya tidak masalah. Itu juga yang beliau sampaikan ketika memberikan tanggapan terhadap menteri-menterinya yang mencalonkan diri sebagai DPR dan Presiden.

Selama tidak mengurangi tanggung jawab dan tidak mengurangi performance, ya silakan saja.

Artinya apa, Pak Presiden akan selalu menggunakan argumen-argumen normatif itu karena tidak ada larangan.

Yang kedua, kalau bicara sejauh mana keterlibatan cawe-cawe ini sebetulnya soal ketakutan politik saja. Mana yang patut dan mana yang tidak.

Kalau saya pribadi menilai bahwa Pak Presiden ingin menjadi bagian dari proses untuk melakukan matchmaking, memasang-masangkan calon, dan ini urusan politik.

Ada baiknya tidak dilakukan di Istana, karena itu akan jauh lebih elegan. Kan banyak tempat yang bisa dipilih. Jadi ini soal kepatutan-kepatutan yang harus ditunjukkan ke publik.

Bahwa ini bukan hanya soal pertarungan politik, bukan soal pertarungan politik, bukan soal menang atau kalah, tapi kita juga saya kira pemimpin politik kita perlu memberikan semacam pengajaran politik, kenegarawanan yang bagus ke pada masyarakat.

Seperti pengajaran bagaimana melakukan politik yang elegan, memposisikan dan lain sebagainya. Kalau saya cenderung seperti itu. Seandainya memilih tempat dan memilih waktu, simbolisasi saya kira harus pas. Karena kalau lihat dari sisi legal formal nggak ada yang dilanggar.

Apakah wajar seorang Presiden ingin ikut menentukan siapa yang menjadi penerus, dalam konteks ini kan orang mengira Pak Jokowi ikut sebagai King Maker?

Kalau dalam konteks keberlanjutan kepemimpinan program menjadi sangat wajar karena Presiden ingin siapapun nanti yang menjadi presiden selanjutnya ada kepastian melanjutkan semua legacy yang sudah dilakukan.

Karena toh memang ada banyak program yang sudah dimulai dengan tujuan membangun Indonesia yang lebih baik. Tampaknya memang belum selesai dari situ wajar.

Yang harus dipertimbangkan buat saya soal kepatutan tadi. Oke mengumpulkan para politisi tetapi tidak harus di istana negara. Mengapa harus menjadi bagian mungkin karena ada cita-cita besar nasional yang harus dijaga sehingga kemudian mengapa perlu ikut.

Jadi reasoning yang jauh lebih elegan dan jauh menunjukkan visi pembangunan keindonesian ke depan.

Itu yang jauh lebih penting jadi tidak hanya persoalan siapa dipasangkan dengan siapa. Buat saya itu penting buat jadi pertimbangan ke depan. (Tribun Network/Reynas Abdila)