Sekda Sumbawa Barat Amar Nurmansyah Minta SKPD Lebih Serius Tangani Masalah Sampah

Laporan wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, SUMBAWA BARAT- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa Barat ( KSB), Amar Nurmansyah minta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis lebih serius tangani masalah sampah.

Baca juga: Direktur Kerja Sama Keimigrasian Heru Tjondro Evaluasi PKS dengan Pemda Sumbawa Barat

Amar meminta penanganan sampah yang serius agar tidak ada lagi masyarakat Sumbawa Barat yang mengeluhkan hal tersebut.

"Saya harap tidak ada lagi keluhan masyarakat terkait penanganan sampah, baik sampah di TPA maupun sampah rumah tangga," pinta Amar, Senin (8/5/2023).

Sekda Sumbawa Barat menegaskan, belanja dan realisasi Anggaran Pengelolaan Belanja Daerah (APBD) KSB tahun 2023 ini mengalami peningkatan yang luar biasa.

Sebagian besar alokasi APBD itu digunakan untuk mendukung penanganan dan penyelesaian masalah terkait sampah yang memang menjadi persoalan klasik di tengah masyarakat KSB.

"APBD tahun 2023 semua kebutuhan terkait penanganan sampah sudah dialokasikan pemerintah," kata Amar.

Tak hanya itu,kata dia, pelaksanaan dan pembahasan APBD 2023 juga jauh lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian SKPD teknis yang menangani masalah sampah bisa membelanjakan kebutuhannya lebih cepat dan terukur.

"Pengadaan truk sampah, mobil pikap pelayanan sampah, perbaikan dan penanganan TPA serta keperluan lain sudah kita alokasikan. Segera direalisasikan agar persoalan ini bisa segera ditangani," tegasnya.

Sampah di KSB menjadi masalah yang cukup sering dikeluhkan masyarakat.K ondisi ini terjadi karena beberapa kendala yang dihadapi pemerintah.

Mulai dari alat pendukung yang sudah tua dan perlu dilakukan peremajaan hingga persoalan TPA yang memang butuh perhatian serius.

"Kita sudah mengalokasikan dana cukup besar, ini bisa segera dieksekusi dan jangan menunggu waktu lama," kata Sekda KSB.

Selain penanganan sampah, realisasi APBD KSB yang cukup tinggi tahun 2023 ini juga difokuskan untuk membiayai sejumlah program unggulan Pemda KSB seperti program kartu Pariri dan penanganan stunting.

"Pembiayaan program yang menjadi kewajiban pemerintah itu sudah dipenuhi melalui APBD tahun ini," katanya.

Ia juga mengingatkan pimpinan SKPD untuk dapat mengawasi pengelolaan anggaran yang ada.

Kepala OPD diminta mengingatkan kasubag penyususnan program agar teliti dalam penempatan anggaran kegiatan.

"Ini termasuk yang menjadi koreksi dari BPK. Saya harap persoalan seperti ini tidak boleh terulang lagi," demikian Sekda KSB. (*)