Berita Mataram
Kota Mataram Canangkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi
Semua OPD di Kota Mataram diharapkan untuk tahun berikutnya untuk berkomitmen membangun tahapan Zona Integritas
Penulis: Setyowati Indah Sugianto | Editor: Wahyu Widiyantoro
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Setyowati Indah Sugianto
TRIBUN LOMBOK.COM,MATARAM - Kota Mataram bertekad menuju Kota Bebas Pungli dan Pencanangan Zona Integritas Perangkat Daerah menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana mengatakan, hal Ini sebagai wujud nyata komitmen seluruh institusi beserta aparatur pemerintah dan pelayanan publik guna membentuk karakter aparatur birokrasi secara pribadi maupun kelembagaan.
"Agar berdampak positif bagi masyarakat serta tekad kita semua untuk mewujudkan WBK pada Perangkat Daerah di Kota Mataram dan menjadikan Kota Mataram sebagai Kota Bebas Pungli seutuhnya,” ungkapnya saat sambutannya di Pendopo Wali Kota Mataram, Rabu (10/05/2023).
Zona Integritas merupakan miniatur pembangunan reformasi birokrasi di unit kerja pembangunan yang dilakukan dengan membangun pilot project pada tingkat unit kerja di lingkungan instansi pemerintah sebagai unit menuju WBK Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM).
Baca juga: Ikuti Desk Evaluasi Tim Penilai Internal WBK/WBBM, Kakanwil Kemenkumham NTB: Tutup Celah Pungli!
Sementara itu, Zona Integritas menjadi predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah di mana pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Tiga sasaran reformasi birokrasi sendiri yaitu: pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, pemerintah yang efektif dan efisien dan pelayanan publik yang baik serta berkualitas haruslah sinergis dengan visi misi kepala daerah yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
Diharapkan kepada semua OPD untuk tahun berikutnya untuk berkomitmen membangun tahapan Zona Integritas di wilayah kerja masing-masing.
Sebab pencanangan ini menuntut dalam kepentingan dan masyarakat pada umumnya untuk dapat turut memantau, mengawal, dan berperan dalam reformasi birokrasi di bidang pencegahan korupsi dan pelayanan publik.
“Kami berharap kegiatan hari ini dapat menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN) pada perangkat daerah yang menjadi pilot project Zona Integritas, sehingga memberikan pelayanan publik lebih baik, lebih inovatif, pelaksanaan program/kegiatan lebih produktif dan efektif sesuai kebutuhan masyarakat.” kata Mohan.
Baca juga: Survei Integritas Pendidikan KPK 2022: Pemetaan Budaya Antikorupsi di Sekolah hingga Kampus
Kemudian Inspektur Kota Mataram Baiq Nelly Kusumawati mengatakan untuk menuju WBK dan WBBM pada lingkup Pemkot Mataram, perlu ada upaya pencegahan tindak pidana korupsi serta menambah wawasan kebijakan anti korupsi semua unit kerja.
“Dengan pembentukan Tim Satgas Saber Pungli di Pemerintah Kota Mataram dapat menjadi solusi untuk pencegahan Korupsi.” Tuturnya.
Tujuan dari pelaksanaan Pencanangan Zona Integritas pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram dan Deklarasi Kota Mataram sebagai Kota bebas Pungli (Pungutan liar) yakni menciptakan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi serta Napotisme (KKN) pada OPD lingkup Kota Mataram.
Kemudian, para ASN menjadi lebih profesional (beraih dari KKN, berintegritas,beretika kerja,kinerja tinggi dan mampu melayani publik dengan memuaskan serta sebagai bentuk dukungan dari seluruh instansi dan seluruh unsur masyarakat agar saling mengawasi dan memberikan laporan setiap kegiatan pungli yang terjadi diwilayahnya.
Hingga memenuhi persyaratan penilaian Zona Integritas oleh Pemerintah Pusat melalui Tim Penilai Nasional.
“Ini semua sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan unit kerja Zona Integritas di Pemerintahan Kota Mataram dan memberantas segala bentuk pungutan liar di unit pelayanan publik.” pungkasnya.
(*)
Pembangunan Kantor Wali Kota Mataram Capai 57 Persen, Ditarget Rampung Akhir Desember 2025 |
![]() |
---|
PPPK Paruh Waktu Kota Mataram Kerap Mengalami Kendala Dalam Mengisi DRH |
![]() |
---|
Fenomena Kos Elit di Mataram: Berebut Pangsa Pasar dengan Hotel, Pemkot Terkendala Penarikan Pajak |
![]() |
---|
Peta Rawan Banjir di Cakranegara: Daerah Aliran Sungai, Wilayah dengan Drainase Bermasalah |
![]() |
---|
Bappenda Kota Mataram Akui Royalti Musik Berpotensi Jadi Kendala Capaian PAD |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.