Perindo NTB Pertanyakan Hasil Survei Poltracking, Mengapa Tak Memasukkan TGB Jadi Cawapres?

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Ketua DPW Perindo NTB Khairul Rizal mempertanyakan hasil survei Poltracking Indonesia.

Sebab nama Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi seolah-olah tidak dimasukkan pada survei simulasi 20 nama calon wakil presiden (cawapres) pilihan publik.

Padahal jelas pada survei simulasi 20 nama calon presiden (capres), TGB masuk dan meraih persentasi pilihan yang sama dengan 17 nama calon lain.

Seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan yang memang meraih pilihan terbanyak.

"Pertama pada survei capres itu sudah jelas ada nama TGB di dalamnya, tetapi kenapa kemudian pada simulasi 20 nama cawapres TGB tidak dimasukkan, ini pertanyaan besarnya," ucap Khairul Rizal menjawab TribunLombok.com, Jumat (28/4/2023).

Baca juga: Perindo NTB Siapkan Jagoan yang Bertarung di Pulau Lombok, Berikut Daftar Nama Mereka

Dikatakannya, dalam hal ini Poltracking Indonesia harusnya bersikap fair.

TGB seharusnya bersaing pada dua simulasi pilihan publik baik itu untuk capres dan juga cawapres untuk Pemilu 2024.

Dikatakannya, apa yang dilakukan Poltracking dalam hal ini secara tidak langsung telah merugikan nama TGB.

Termasuk Perindo yang jauh sebelumnya secara tegas menginginkan sosok Gubernur NTB 2 periode itu maju pada Pilpres 2024 menjadi cawapres.

"Lagi-lagi kita harus pertanyakan, kenapa Hanta Yudha tidak memasukkan TGB dalam simulasi pilihan publik untuk cawapres, dia harus bisa menjawab itu," tegasnya.

Dijelaskannya, jika mengacu pada logika lembaga survei, jika sudah tertera nama calon pada pemilihan capres, harusnya calon tersebut juga dimasukkan pada pemilihan cawapres juga.

"Logikanya mustinya begitu, kenapa di cawapres TGB dihilangkan, Ridwan Kamil aja masih margin eror 3 persen sama dengan yang didapatkan TGB, artinya itu sama saja kekuatannya," tegasnya.

Mengingat proses pengenalan beberapa capres dan cawapres masih lama, dia berharap hasil survei yang dilakukan Poltrecking menjadi sebuah pembelajaran.

"Lembaga survei yang lain harus fair, karena hasilnya ini juga akan menjadi acuan masyarakat dalam memilih pemimpin nantinya," demikian Khairul Rizal.

(*)