Kapolda NTB Djoko Poerwanto Ajak Semua Pihak Manfaatkan BLK untuk Menekan Kasus Perdagangan Orang

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Jimmy Sucipto

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Irjen Pol Drs Djoko Poerwanto menyoroti maraknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Kapolda NTB mengimbau semua pihak di NTB lebih mengaktifkan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meminimalisir kasus TPPO.

Baca juga: Dijanjikan Kerja Spa Therapist di Turki, 8 PMI Ini Malah Dikirim ke Irak sebagai PRT

"Ini menjadi atensi khusus bagi kita semua dalam menanggulangi atau mencegah terjadinya kasus TPPO di Nusa Tenggara Barat," tegas Kapolda NTB saat konferensi pers di Command Center Polda NTB di Mataram, Kamis (30/3/2023).

Menurutnya, kapasitas pengetahuan para calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) perlu ditingkatkan, sehingga masyarakat khususnya NTB tidak lagi menjadi PMI atau TKI ilegal.

Djoko mengatakan, dengan mengaktifkan fungsi dari BLK yang ada di Lenek Lombok Timur, dapat mencetak tenaga kerja yang bisa diandalkan.

Dengan demikian ketika bekerja di luar negeri, para PMI atau TKI bisa mendapatkan gaji yang pantas atau sesuai standar yang berlaku.

"BLK di Lenek itu diresmikan tahun 2014, tapi kalau tidak dimanfaatkan kan percuma pemerintah memberikan modal besar di BLK tersebut," katanya.

Perwira Polri bintang dua kelahiran Pekalongan, Jawa Tengah itu menjelaskan, TPPO menjadi masalah besar yang harus bersama-sama dipecahkan atau dicarikan solusi.

Tak tanggung-tanggung, demi keuntungan pribadi oknum perekrut tega melakukan segala cara termasuk iming-iming biaya berangkat gratis, tempat kerja bagus dengan gaji tinggi.

"Bahkan, ada oknum yang berani melakukan pemalsuan dokumen. Ini masalah serius yang tidak hanya bisa dilakukan penindakan oleh kepolisian, tapi perlu adanya upaya pencegahan yang terencana dan dilakukan oleh kita semua," tegasnya.

Iimbauan Kapolda NTB datang bersamaan dengan ditangkapnya enam pelaku TPPO, yang sebelumnya sudah menipu sebanyak delapan orang korban.

Para pelaku tersebut menipu dengan memalsukan tujuan dan jenis pekerjaan korbannya. (*)