Musrenbang Tingkat Kecamatan di Sumbawa Barat Dimulai, Usulan Pembangunan Fisik Mendominasi

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, SUMBAWA BARAT – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan mulai digelar Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sumbawa Barat.

Musrenbang tahun 2024 ini dilaksanakan di 8 kecamatan se-Kabupaten Sumbawa Barat.

"Musrenbang pertama dilaksanakan di Kecamatan Sekongkang, kemudian berlanjut ke Kecamatan Maluk."

"Sekarang giliran Kecamatan Jereweh,’’ jelas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Hairul Jibril pada Rabu (1/3/2023).

Baca juga: Buka Musrenbang 2022, Bupati Lombok Timur Ingatkan Program Peningkatan IPM

Pembangunan fisik masih mendominasi.

Usulan yang disampaikan masyarakat di tiga kecamatan ini meliputi perbaikan jalan, peningkatan kualitas jalan, pembangunan jalan usaha tani, saluran irigasi, drainase hingga lampu jalan.

"Fisik masih mendominasi. Usulan dari kecamatan ini nantinya akan dilanjutkan ke Musrenbang Kabupaten,’’ katanya.

Sebelumnya, di hadapan ratusan peserta Musrenbang tingkat Kecamatan Jereweh, Hairul Jibril menekankan beberapa hal penting.

Baca juga: Gelar Musrenbang Khusus Anak, Pemkab Lombok Tengah Beri Ruang Anak dalam Pembangunan

Ia menyinggung pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang selalu terlambat.

Kondisi ini mengakibatkan mengendapnya miliar dana desa dan perputaran ekonomi masyarakat terhambat.

"Ini masih terjadi, APBDes selalu telat disahkan. Imbasnya, tidak adanya perputaran uang di desa,’’ tandasnya.

Padahal, sejak tahun 2022 lalu pembahasan dan penetapan APBN maupun APBD Kabupaten dilakukan lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Penetapan APBD KSB misalnya, itu dilakukan sejak November 2022.

"Seharusnya, pemerintah desa bisa langsung menyusun RAPBDes karena pagunya sudah ada."

"Tapi sampai awal Maret tahun 2023 penyusunan RAPBDes saja masih berlangsung,’’ sesalnya.

Akibat lambannya pengesahan dan pelaksanaan APBDes, ia mengingatkan saat ini ada sekitar 25 persen dana yang diterima desa untuk triwulan pertama tidak jalan.

"Masih ada desa yang belum posting APBDesnya. Di Musrenbang seperti ini, bisa akita carikan solusi, agar ke depan hal yang sama tidak terjadi,’’ ingatnya.

Di sisi lain Hairul Jibril memaparkan beberapa kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah di 4 desa di Kecamatan Jereweh tahun 2023 ini.

"Itu merupakan usulan saat Musrenbang tahun 2022. Khusus pembangunan fisik, penyelesaiannya tidak bisa dilakukan setahun, tapi butuh proses dan tahapan lebih lanjut,’’ tambahnya.

Bergabung dengan Grup Telegram TribunLombok.com untuk update informasi terkini: https://t.me/tribunlombok.