P3MI Abai Aturan Zero Cost ke Malaysia, Senator NTB Evi Apita Maya: Ada Sanksi Menanti

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Anggota DPD RI Evi Apita Maya terus memberikan perhatian terhadap MoU yang telah disepakati Pemerintah Indonesia dengan Malaysia terkait komitmen zero cost (tanpa biaya) pengiriman pekerja migran.

Evi Apita Maya melihat, masih banyak P3MI yang nakal dan tak mengindahkan aturan tersebut.

Untuk di NTB, Evi Apita Maya menilai sejauh ini hanya PT Kijang Lombok Raya yang mematuhi aturan zero cost tersebut.

"Semenjak penandatanganan MoU antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia itu kan kita sama-sama berjuang agar PMI kita berangkat dengan zero cost. Sudah beberapa kali pelepasan, hanya PT Kijang Lombok yang kami anggap melaksanakan program zero cost ini karena apa? Karena PT Kijang setiap melakukan pelepasan selalu terbuka dan membuktikan bahwa dia mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan kepada PMI sebelum PMI berangkat. Itu juga terjadi dan disaksikan tadi malam oleh Ketua Komisi V DPRD NTB," kata Evi Apita Maya saat dikonfirmasi TribunLombok pada Rabu pagi (1/3/2023).

Evi Apita Maya yang menjadi pimpinan Komite III DPD RI yang salah satunya bermitra dengan Kementerian Ketenagakerjaan mengaku terus mendorong agar semua pihak ikut mengawal komitmen zero cost kedua negara.

Baca juga: DPRD NTB Awasi P3MI "Nakal" Tak Jalankan Zero Cost Pengiriman Pekerja Migran Tujuan Malaysia

Kebetulan memang bidang saya pimpinan Komite III DPD RI yang mitra kerjanya adalah Kementerian Ketenagakerjaan, saya mengikuti ini dari awal. Saya kemarin meminta DPRD NTB untuk ikut terus mengawasi program pemerintah yang telah disepakati. Agar tidak memebratkan masyarakat," tuturnya.

Pengawasan pelaksanaan zero cost, kata Evi harus melibatkan semua pihak.

Pihaknya juga telah secara langsung menyampaikan kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah agar menginstruksikan jajarannya di daerah mengawasi P3MI yang masih tak taat aturan.

"Tentunya pengawasan ini kan adalah tugas dari legislatif sendiri terhadap setiap kebijakan yang sudah dikeluarkan. Dengan bersinerginya kita, saya bersama Komisi V bisa memperkuat dan akan terus mengawasi, terutama P3MI yang tidak patuh terhadap kebijakan tersebut. Kemarin saya juga sudah komunikasi dengan Ibu Menteri, saya bilang agar menindak tegas perusahaan yang tidak menjalankan MoU yang sudah kita sepakati," terangnya.

Evi Apita Maya mengingatkan, ada sanksi yang menanti jika P3MI tidak mematuhi aturan zero cost tersebut. Diakui Evi, banyak sekali dampak positif dari diberlakukannya aturan zero cost.

"Kita ingin masyarakat kita tidak terbebani hutang, berangkat dengan formal, dilindungi. Perang terhadap tekong dan calo ini kita harus bersinergi dengan semua pihak. Jadi kalau misalnya saya sendiri di DPD nggak mungkin mampu tanpa kita bergandengan tangan terhadap semua stakeholder terkait," jelasnya.

Dalam pelaksanaanya, pungutan oleh P3MI kepada CPMI dapat dibenarkan. Namun, P3MI mesti memberikan jaminan bahwa pungutan tersebut harus dikembalikan sebelum CPMI diberangkatkan.

"Boleh perusahaan itu mengambil dulu, misal untuk medical atau pasport. Dengan catatan sebelum dia berangkat, saat visa sudah turun, wajib dikembalikan sperrti yang dilakukan PT Kijang Lombok Raya," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi V DPRD NTB yang salah satunya membidangi ketenagakerjaan Lalu Hadrian Irfani menghadiri pelepasan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) milik PT Kijang Lombok Raya di Mataram pada Selasa malam (28/2/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPW PKB NTB itu mengaku PT Kijang Lombok Raya telah menjalankan sesuai prosedur program zero cost (tanpa biaya) untuk pemgiriman CPMI khusus ke Malaysia.

"Semalam kami meepas sejumlah CPMI yang akan berangkat hari ini ke Malaysia dengan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Kami samgat mengapresiasi langkah ini. PT Kijang telah menunjukkan bahwa program zero cost ini dilaksanakan dengan baik," kata Lalu Hadrian Irfani kepada TribunLombok Rabu pagi (1/3/2023).

Pihaknya juga meminta kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang lain di NTB untuk menjalankan proses rekrutmen CPMI sesuai dengan aturan yang telah berlaku.

Diakui Lalu Hadrian, pihaknya tak sedikit menerima laporan masih ada P3MI yang "nakal" masih membebankan biaya kepada CPMI tujuan Malaysia.

"Kami berharap kepada perusahaan pemberangkatan CPMI yang lain juga melakukan hal yang sama. Jika sudah namanya zero cost, maka tentu tidak boleh ada pungutan apapun bentuknya. Program zero cost ini merupakan MoU pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia," ungkapnya.

Pihaknya berkomitmen akan melakukan pengawasan ketat terhadap P3MI yang masih mematok tarif kepada CPMI.

Ia pun meminta masyarakat khususnya CPMI untuk melaporkan jika ada P3MI yang masih melakukan pungutan dalam bentuk apapun.

Program zero cost, kata Lalu Hadrian telah sangat membantu CPMI yang hendak bekerja ke luar negeri, khususnya tujuan Malaysia.

Baca juga: Gubernur NTB Usulkan Pekerja Migran Bawa Anak Istri ke Malaysia, Ini Tanggapan Menaker Ida Fauziah

"Kami akan terus mengawasi pelaksanaan program zero cost ini dan berharap kepada Disnaker Provinsi NTB maupun Kabupaten/Kota untuk betul-betul menindak tegas perusahaan pemberangkatam CPMI ini jika masih kedapatan memungut biaya. Jangan ada toleransi dan cawe-cawe. Kami DPRD akan dengan intens melakukan pengawasan," bebernya.

Lebih jauh, Lalu Hadrian Irfani mengapresiasi kiprah senator NTB Evi Apita Maya yang konsisten memberikan perhatian terhadap nasib para pekerja migran NTB.

"Kami juga mengapresiasi anggota DPD NTB Ibu Evi Apita Maya yant sangat concern dan intens untuk memperjuangkan perlindungan, keamanan, dan kelancaran CPMI kita. Atas usaha dan ikhtiar beliau, program ini bisa terlaksana," pungkasnya.

(*)