Keterbatasan Anggota, Bawaslu Gandeng Media Massa Awasi Pemilu 2024

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Sumber daya manusia yang dimiliki Bawaslu Kota Bima saat ini terbatas, untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024 secara menyeluruh.

Untuk memperkuat jalannya pengawasan tersebut, Bawaslu menggandeng media massa untuk berpartisipasi mengawasi Pemilu 2024.

Upaya menggandeng media massa ini, Bawaslu mengundang awak media, Rabu (1/3/2023).

Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Bima Asrul Sani membuka langsung acara tersebut.

Turut hadir Sekretaris Bawaslu Subhan dan Ketua PWI Kota Bima Indra Gunawan.

Baca juga: Bawaslu NTB Sasar Partisipasi Pemilih Pemula untuk Pemilu 2024

Sekretaris Bawaslu Kota Bima Subhan dalam laporannya menyampaikan, bentuk tanggung jawab partisipasi mengawas dan menjaga pelaksanaan pemilu, dapat melalui peran media massa.

Perannya bisa menyampaikan informasi tentang tahapan dan penyelenggaraan, agar bisa sampai di masyarakat dengan tepat dan akurat.

"Kami ajak media massa untuk terlibat aktif mengawasi Pemilu ini, agar berjalan sesuai aturan yang ada," ujarnya.

Sementara itu, Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Bima Asrul Sani menjelaskan, saat ini beberapa tahapan telah dilaksanakan.

Seperti verifikasi faktual dukungan bakal calon DPD serta tahapan pemutakhiran data pemilih.

Meskipun pada tahapan terdapat kendala pengawasan, seperti cuaca yang belum bersahabat terutama hujan lebat.

Tetapi lanjutnya, tidak menurunkan semangat tim Bawaslu bekerja dan mengawasi jalannya tahapan pemilu.

"Bawaslu bersama media massa dalam menyampaikan informasi pada masyarakat, serta mengawasi jalannya pemilu yang sesuai aturan dan mekanisme serta perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Asrul Sani mengungkapkan, sebagai bentuk komitmen agar penyelenggaraan pemilu berkualitas, maka Bawaslu juga menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga untuk mengawasi bersama jalannya pesta demokrasi.

Seperti membuat kesepakatan bersama dengan Universitas Muhammadiyah Bima, Universitas Mbojo-Bima, FKUB dan beberapa lainnya.

"Kami tahu Bawaslu memiliki keterbatasan, namun melalui kerjasama dengan semua komponen yang ada, maka pelaksanaan proses pengawasan pemilu dapat terlaksana dengan baik," pungkasnya.

(*)