Pemprov NTB Menargetkan Angka Stunting Turun hingga 14 Persen Tahun 2023
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan angka stunting mampu ditekan hingga 14 persen tahun 2023.
Penulis: Setyowati Indah Sugianto | Editor: Sirtupillaili
lihat foto
Laporan wartawan TribunLombok.com, Setyowati Indah Sugianto
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan angka stunting mampu ditekan hingga 14 persen tahun 2023.
Wakil Gubernur Provinsi NTB Sitti Rohmi Djalilah sangat optimis bisa mencapai target tersebut.
Ini karena tren penurunan angka stunting di NTB terus membaik.
Dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023, di Hotel Aston Mataram, Rabu (22/02/23), Rohmi membeberkan tren penurunan stunting.
"Alhamdulillah kerja keras kita selama ini membuahkan hasil. Revitalisasi posyandu mencapai 100 persen, penangan stunting semakin baik. Saya optimis tahun 2023 bisa turun menjadi 14 sekian persen," kata Rohmi.
Baca juga: Desa Segala Anyar Lombok Tengah Pakai Program My Darling untuk Cegah Stunting dan Pernikahan Dini
Rohmi menjelaskan, jika melihat data dari waktu ke waktu di aplikasi e-PPGBM, tren angka stunting terlihat jelas penurunannya.
Mulai dari tahun 2019 angka stunting berada di 25,5 persen.
Kemudian tahun 2020 sebesar 23,03 persen. Selanjutnya tahun 2021 sebesar 19,23 persen, turun 18,94 persen di Februari 2022.
Terakhir turun menjadi 16,84 persen di Desember 2022.
"Saya sangat apresiasi kepada dinas kesehatan, puskesmas, TP PKK, BKKBN dan semua stakeholder terkait yang berjuang mewujudkan keluarga sehat untuk menangani masalah stunting," kata Rohmi.
Senada dengan itu, Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB Drs H Syamsul Anam M.PH mengatakan, tren angka stunting yang menurun tak lepas dari kolaborasi dan sinergi semua stakeholders terkait di NTB.
Ia menilai semua pihak turut andil yang besar terhadap penurunan angka stunting.
"Dalam rapat kerja kali ini, kami akan menyiapkan beberapa langkah-langkah jitu guna menurunkan angka stunting yang lebih masif lagi," jelasnya.
Kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) juga dihadiri Bupati Lombok Utara, perwakilan BKKBN kabupaten kota se-NTB, Dinas Kesehatan dan seluruh stakeholder terkait.
(*)
| Pemprov NTB Gandeng Badan Pangan Dunia untuk Hilirisasi Rumput Laut |
|
|---|
| 3 BLUD Kelautan Pemprov NTB Terancam Dibubarkan Meski Punya Potensi Sumbang PAD |
|
|---|
| Tingkatkan Perputaran Ekonomi, Pemprov NTB Genjot Belanja Pemerintah |
|
|---|
| SOTK Baru Pemprov NTB Belum Diberlakukan Tahun 2025, Masalah Keuangan Jadi Alasan |
|
|---|
| Pemprov NTB Ancam Cabut Aset yang Dihibahkan dan Disewakan Tak Sesuai Perjanjian |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.