Berita Lombok Timur
Ketua DPRD Lombok Timur Tolak Keberadaan Perguruan Tinggi di Pandan Duri Terara
Ketua DPRD Lombok Timur Murnan, menolak keberadaan perguruan tinggi di wilayah Pandan Duri, Kecamatan Terara.
Penulis: Ahmad Wawan Sugandika | Editor: Robbyan Abel Ramdhon
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika
TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Ketua DPRD Lombok Timur Murnan, menolak keberadaan perguruan tinggi di wilayah Pandan Duri, Kecamatan Terara.
Penolakan Ketua dewan itu lantas mendapat kecaman dari Pemuda Lingkar Selatan, Pandan Duri.
Pemuda Lingkar Bendungan Pandan Duri, Fahrurrozi menyayangkan pandangan Ketua DPRD Lombok Timur yang menganggap pembangunan perguruan tinggi negeri tidak urgen.
"Kita berpikir sehat saja. Semakin dekat akses pendidikan atu kampus maka peluang kuliah generasi kita akan semakin besar," cetusnya, Senin (13/2/2023).
Baca juga: Bocah 9 Tahun di Lombok Timur Hanyut di Gorong-gorong, Awalnya Terpeleset Saat Ambil Bola
Menurut Fahrurrozi, pastinya Pemerintah Daerah (Pemda) bersama BWS selaku pengelola bendungan memperhatikan aspek-aspek yang dianggap penting.
"Seperti keberlangsungan bendungan, keamanan dan keindahannya," terang dia.
Mengenai hibah tanah yang diberikan Pemda Lotim di wilayah Bendungan Pandan Duri suatu langkah yang konkret.
Lebih-lebih kata Fahrurrozi, tanah tersebut dihibahkan untuk pembngunan Perguruan Tinggi Negeri.
Baca juga: Hibah Tanah untuk UIN Mataram, Bupati Lombok Timur: Aset Pendidikan untuk Pemekaran Kabupaten
"Kami di Pemuda Lingkar Bendungan Pandan Duri sangat mengapresiasi keputusan yang diambil Pemda Lotim", tegasnya.
Adanya Kampus di wilayah tersebut menurutnya, sangat menguntungkan bagi masyarakat setempat, Lotim pada umumnya. Baik dari sisi pendidikan dan ekonominya.
"Karena sampai hari ini kegiatan ekonomi di Lingkar Bendungan Pandan Duri kian meredup setelah dibatasi akses pengunjung," ujarnya.
Bergabung dengan Grup Telegram TribunLombok.com untuk update informasi terkini: https://t.me/tribunlombok.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.