Berita Sumbawa Barat

DPRD Sumbawa Barat Gandeng Pemda Antisipasi Anjloknya Harga Gabah dan Jagung

Adapun agenda pembahasan terkait pengamanan harga produk pertanian (jagung dan padi) di Kabupaten Sumbawa Barat.

|
Penulis: Lalu Helmi | Editor: Robbyan Abel Ramdhon
TRIBUNLOMBOK.COM/SINTO
DPRD Sumbawa Barat Gandeng Pemda Antisipasi Anjloknya Harga Gabah dan Jagung - ILUSTRASI jagung. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, SUMBAWA BARAT - Dalam rangka mengantisipasi anjloknya harga gabah dan jagung di puncak panen raya pada bulan Maret nanti, Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pihak terkait.

RDPU dihadiri oleh Dinas Pertanian, Dinas Koperindag, Dinas Ketahanan Pangan KSB, Bulog Sumbawa, para mitra dan pengurus KTNA KSB.

Adapun agenda pembahasan terkait pengamanan harga produk pertanian (jagung dan padi) di Kabupaten Sumbawa Barat.

RDPU  dipimpin langsung oleh Wakil ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Abidin Nasar bersama Ketua Komisi II DPRD KSB Aheruddin Sidik dan anggota.

Baca juga: Mahasiswa KKN Unram Kelurahan Dasan Geres Manfaatkan Limbah Bonggol Jagung Jadi Media Tumbuh Jamur

Dalam RDPU tersebut, Aheruddin Ketua Komisi II menegaskan agar pihak bulog dan pemerintah belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya.

Di mana pada awal panen harga pasti di atas Rp 5000/kg, namun di puncak panen raya turun di bawah HPP bahkan sampak RP 3.500/kg.

Sehingga bulog dan pemda harus segera berkoordinasi dan berkolaborasi menyiapkan langkah antisipasi anjloknya harga di puncak.

"Bulog dan Pemda harus berkoordinasi dan wajib turun mengintervensi harga ketika trend mengalami penurunan di bawah HPP (harga pembelian pemerintah), dan kami harapan bukan sebatas janji di ruangan ini tapi eksekusi di lapangan yang harus di buktikan pihak bulog," tegas politisi muda Kecamatan Seteluk.

Baca juga: Pemilik Ladang Jagung di Dompu Tewas Tersengat Jerat Listrik Penghalau Hewan Liar

Di akhir RDPU Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat merekomendasikan kepada pihak bulog dan pemerintah daerah terkait dengan pengamanan harga produk pertanian.

Komisi II meminta kepada pemerintah daerah untuk  memaksimalkan koordinasi dan kolaborasi Lintas sektoral yaitu, koordinasi internal pemerintah, koordinasi Pemerintah dengan bulog.

Kemudian memaksimalkan satgas pangan, serta meminta komitmen bulog untuk lengamanan harga gabah di Kabupaten Sumbawa Barat.

Pihaknya meminta agar menambah mitra mulog, optimalisasi fungsi gudang Lamusung, penambahan lapasitas gudang Lamusung.

Pemda diminta untuj melakukan pemberdayaan mitra bulog, KUD dan Gapoktan, kemudian mememaksimalkan pengawasan kerja mitra, KUD dan Gapoktan, serta melakukan pendampingan petani oleh dinas terkait untuk memaksimalkan kwalitas produk pertanian.

DPRD KSB meminta kepada pemerintah  daerah untuk mengacu Peraturan Badan Pangan Nasional RI Nomor 5  Tahun 2022 tentang Harga Acuan pembelian (HAP) jagung.

Sumber: Tribun Lombok
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved