Elite Golkar Ungkap Anies Punya Utang Rp50 Miliar ke Sandi, Serangan Baru ke Anies Baswedan?

TRIBUNLOMBOK.COM, JAKARTA - Setelah diisukan memiliki perjanjian politik dengan Prabowo Subianto, Anies Baswedan kembali diisukan memiliki utang Rp50 miliar kepada Sandiaga Uno.

Isu Anies Baswedan punya utang Rp50 miliar pada Sandiaga Uno ini diungkapkan Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis Partai Golkar Erwin Aksa, dalam podcast Akbar Faizal Uncensored yang ditayangkan, Sabtu (4/2/2023).

Utang Anies Baswedan, kata Erwin Aksa, berkaitan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017 silam.

"Karena waktu itu kan putaran pertama kan ya namanya juga lagi tertatih-tatih juga kan," kata Erwin Aksa dikutip dari podcast Akbar Faizal Uncensored.

Erwin Aksa menyebut saat itu, Sandiaga Uno memiliki logistik cukup banyak, sehingga bisa memberikan pinjaman ke Anies Baswedan.

"Karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi, kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies," ungkap Erwin Aksa, dikutip dari Tribunnews.

Baca juga: 5 Nama Potensial Cawapres Anies Baswedan dari Luar Koalisi Perubahan: Khofifah Hingga Andika Perkasa

Erwin Aksa mengungkap pinjaman tersebut diberikan ke Anies Baswedan sekitar Rp50 miliar dan belum lunas dibayar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Saya kira belum (lunas) barangkali yah," ucap Erwin Aksa.

Erwin Aksa mengungkap, draf perjanjian tersebut dibuat pengacara Sandiaga Uno dan disaksikan mantan wakil presiden, Jusuf Kalla (JK).

"Pak JK sendiri yang menasehati kita kok," imbuh Erwin.

Terkait kebenaran isu yang dihebuskan elite Partai Golkar ini, hingga saat ini Tribunnews masih berusaha mendapatkan konfirmasi ke sejumlah pihak, termasuk Anies Baswedan.

Tanggapan Demokrat

Merespons isu ini, Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyatakan, pihaknya menghormati setiap pendapat.

Menurut Kamhar Lakumani, hal tersebut harus didasari bukti agar tidak menjadi isu liar yang tak bisa dipertanggungjawabkan.

"Kami dari Demokrat sangat menghormati pendapat dan hak bicara setiap orang, tapi harus bisa dipertanggung jawabkan, jangan malah jadi isu liar yang tak kunjung dibuktikan," ujar Kamhar, dikutip dari Tribunnews, Minggu (5/2/2023).