Ibadah Haji 2023

Rektor UIN Mataram Masnun Tahir Nilai Biaya Haji 2023 Logis dan Realistis, Apa Alasannya?

Masnun Tahir menilai kebijakan tersebut ditelurkan berdasarkan kajian akademik dan kebutuhan empirik selama prosesi haji sekitar 40-an hari

Penulis: Lalu Helmi | Editor: Wahyu Widiyantoro
TRIBUNLOMBOK.COM/LALU HELMI
Rektor UIN Mataram TGH Masnun Tahir yang juga Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) NTB. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pemerintah telah mengusulkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1443 Hijriyah/2023 Masehi sebesar Rp69.193.733,60.

Jumlah ini adalah 70 persen dari usulan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp98.893.909,11.

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Prof Dr TGH Masnun Tahir bahwa usulan biaya haji itu sangat logis dan realistis.

Masnun menilai kebijakan tersebut ditelurkan berdasarkan kajian akademik dan kebutuhan empirik selama prosesi haji sekitar 40-an hari.

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) NTB itu menambahkan bahwa pemerintah secara transparan bersama seluruh stakeholder diskusi tentang biaya haji demi memastikan bahwa semua proses penyelenggaraan haji dan manajemennya terbuka untuk publik.

Baca juga: Ibadah Haji 2023: Usulan Biaya Rp 69 Juta, Jumlah Kuota 221 Ribu Orang

Masnun menjelaskan komponen pembiayaan haji di satu sisi dan manajemen pengelolaan haji di sisi lain.

"Pemerintah perlu juga menjaga pelayanan haji terus meningkat," ucapnya, Sabtu (21/1/2023) kepada TribunLombok.com.

Di saat yang sama, sambung dia, pemerintah harus menjaga keberlanjutan nilai manfaat dari dana haji yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Keuangan Haji (BPKH), sebagaimana disampaikan berbagai pihak

"Kita berharap semua menyikapi dengan jernih, logis dan turut memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama calon jemaah haji," urainya.

"Insya Allah mereka akan memahami, karena itu kita husnuzzhon saja, insya Allah calon jamaah haji kita punya istitha'ah secara maali (ONH) dan secara qalbiiy (modal spiritualitas)," sambung dia.

Dia meminta masyarakat menunggu hasil pembahasan Panja DPR mengenai usulan biaya haji 2023 dengan kombinasi subsidi dan istitha'ah calon jemaah haji.

Masnun menilai, usulan dari pemerintah ini disampaikan untuk menyesuaikan kenaikan biaya penyelenggaraan haji yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi.

"Seperti tahun lalu, juga mempertimbangkan proporsionalitas, kemaslahatan dan keadilan, yaitu maslahah bagi negara dan calon jemaah haji," tutur Masnun mengutip hasil Mudzakarah Perhajian Indonesia 2022 oleh PBNU beberapa waktu yang lalu.

Halaman
123
Sumber: Tribun Lombok
Berita Populer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved