Berita Nasional

Ribuan Kepala Desa Minta Masa Jabatan Diperpanjang Jadi 9 Tahun, Desak DPR RI Revisi UU Desa

Tayang: Rabu, 18 Januari 2023 13:19 WITA

Editor: Robbyan Abel Ramdhon

KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA

Ribuan Kepala Desa Minta Masa Jabatan Diperpanjang Jadi 9 Tahun, Desak DPR RI Revisi UU Desa - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menemui para kepala desa (kades) yang menggelar aksi demo di depan Gedung DPR, Selasa (17/1/2023).

Baca Selanjutnya:

Tari Kolosal NTB Tiba di Istana Negara, Gladi Bersih Jelang Penampilan HUT ke-80 RI

TRIBUNLOMBOK.COM - DPR RI didesak menambah masa jabatan Kepala Desa dari semulanya 6 tahun, menjadi 9 tahun.

Desakan tersebut datang dari ribuan kepala desa yang melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1/2023).

Para kepala desa ini menuntut agar DPR RI merevisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terkait masa jabatan.

Robi Darwis, Kepala Desa Poja, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat mengatakan pihak meminta DPR merevisi UU Desa agar masa jabatan Kepala Desa ditambah menjadi 9 tahun.

"Saya menghadiri acara ini dengan meminta kepada pemerintah pusat bapak presiden dan Ketua DPR RI, kami minta agar UU 2014 ini direvisi jadi jabatan kades 9 tahun. Itu harapan kami," kata Robi di depan Gedung DPR RI.

Robi menilai, masa jabatan 6 tahun untuk kepala desa kerap memunculkan konflik politik yang merugikan.

Sehingga ia berpendapat, 9 tahun masa jabatan kepala desa adalah waktu yang ideal untuk menghindari berbagai pertikaian politik itu.

"Karena selama 6 tahun itu kami tetap ada persaingan politik, harapan kami ketika 9 tahun jabatan Kades, maka persaingan politik agak kurang karena waktu cukup lama," ujarnya.

Robi mempertegas, pihaknya akan kembali menggelar aksi besar-besaran apabila DPR tak merevisi UU Desa.

Ia juga akan membawa persoalan status kepala urusan (kaur) di desa yang belum jelas.

"Kedua gimana nasib Kaur-Kaur desa di seluruh Indonesia ini karena statusnya belum jelas, apakah PPPK (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja) kah apakah PNS kami belum tahu," ungkap dia.

Tak hanya itu, Robi menambahkan pihaknya juga meminta agar masa jabatan kaur berakhir bersamaan dengan kepala desa.

"Yang ketiga kami minta setelah selesai jabatan Kades selesai juga Kaur-nya, itu yang kami minta melalui rapat tadi malam," imbuhnya.