Berita NTB

Tuntut Kejelasan Status PPPK, Nasib 507 Guru Honorer di NTB Menunggu Kejelasan

Total sebanyak 507 guru honorer di Nusa Tenggara Barat (NTB) menuntut kejelasan status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Penulis: Lalu Helmi | Editor: Robbyan Abel Ramdhon
DOK ISTIMEWA
Tuntut Kejelasan Status PPPK, Nasib 507 Guru Honorer di NTB Menunggu Kejelasan - Sejumlah guru honorer di NTB yang pertanyakan status PPPK. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM - Total sebanyak 507 guru honorer di Nusa Tenggara Barat (NTB) menuntut kejelasan status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

507 guru itu berasal dari sekolah negeri dan swasta yang telah lulus pasing grade di NTB.

Ketua Forum P3K Prioritas (P1), I Putu Danny S Pradhana mengakui hingga saat ini dirinya bersama ratusan guru honorer lain yang berasal dari sekolah SMA/SMK sederajat di 10 kabupaten dan kota di NTB belum jelas statusnya.

Kondisi itu terjadi meski mereka sudah dinyatakan lulus pasing grade dalam proses penerimaan guru P3K.

Baca juga: 1.511 Guru Honorer di Lombok Tengah Berebut 742 Formasi PPPK 2022

"Kami menyuarakan ini karena hingga saat ini status kami belum jelas sebagai P3K. Padahal kami sudah mengikuti seleksi pasing grade ini sejak tahun 2021," ujarnya, pada Selasa (6/12/2022).

Ia mengatakan dari 3.930 orang formasi guru yang dibutuhkan, sebanyak 1.373 guru dinyatakan lulus pasing grade.

Namun dalam perjalanannya, ternyata hanya 866 orang guru yang mendapat penempatan dan surat keputusan (SK) dari pemerintah.

Sedangkan, sisanya sebanyak 507 orang sampai sekarang belum juga jelas mendapatkan SK dan penempatan dari pemerintah.

Baca juga: Puluhan Guru Honorer di Bima Bongkar Dugaan Rekayasa Data, Tuntut Diakomodir Dalam Seleksi PPPK 2022

"Inilah yang saat ini kami perjuangkan bersama guru honorer lainnya ke Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)," terangnya.

Putu mengaku sangat menyesalkan sikap pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB serta BKD NTB yang justru membuka formasi baru guru P3K untuk Prioritas (P2) dan P3 di saat status mereka belum jelas.

"Kami yang 507 guru ini belum jelas diakomodir dalam P3K, kenapa Kemendikbudristek, Dikbud dan BKD NTB justru membuka formasi baru. Mestinya kan tuntaskan kami dulu baru ke yang lain. Kalau begini dimana keadilannya," ucapnya.

Menurut dia, pihaknya sebetulnya pernah menyampaikan persoalan tersebut kepada Komisi V DPRD NTB.

Di mana di akuinya, Komisi V mendukung langkah para guru honorer tersebut dengan akan memanggil pihak-pihak terkait dalam hal ini Dikbud dan BKD NTB untuk meminta penjelasan terkait nasib 507 guru honorer tersebut.

Halaman
123
Sumber: Tribun Lombok
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved