Berita Bima
Pupuk Subsidi Picu Konflik Tiap Tahun, Kinerja Pemerintah Kabupaten Bima dan KPPP Jadi Sorotan
Masalah pupuk mulai dari kelangkaan hingga harga kerap memicu munculnya konflik di tengah masyarakat Kabupaten Bima
Penulis: Atina | Editor: Wahyu Widiyantoro
lihat foto
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina
TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Kinerja Pemerintah Kabupaten Bima dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) disorot wakil rakyat.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Aminurlah membeberkan masalah pupuk yang setiap tahun muncul.
Seperti harga pupuk tinggi yang melebihi HET, hingga kelangkaan pupuk subsidi.
Kendati menjadi persoalan tiap tahun, solusi yang dihadirkan pun tidak ada.
Baca juga: Waspada Gejolak Pupuk Bersubsidi saat Musim Tanam, Wali Kota Bima: Berantas Distributor Nakal
Parahnya, lanjut Aminurlah, masalah pupuk ini juga memicu munculnya konflik di tengah masyarakat Kabupaten Bima.
"Kita pertanyakan kinerja Pemerintah dan KPPP, karena penyaluran pupuk sering bermasalah setiap tahun jelang musim tanam," katanya.
Pria yang akrab disapa Maman ini, ingin pemerintah melalui dinas teknis tidak mengeluarkan kebijakan tambahan.
Karena hal itu, justru membuat sebagian para petani tidak mendapatkan pupuk.
"Jangan sampai muncul kebijakan tambahan, yang menguntungkan distributor dan pengecer, tapi rugikan para petani," katanya.
Disamping itu, Maman meminta KPPP untuk aktif melakukan pengawasan pada saat pendistribusian pupuk subsidi.
Sebab pupuk subsidi yang disalurkan, sesuai SOP atau ketentuan dan aturan yang berlaku, dipastikan tidak muncul masalah atau persoalan.
"Jika pupuk subsidi disalurkan sesuai SOP dan aturan main berdasarkan jumlah RDKK, saya kira semua petani pasti kebagian semua," katanya.
Baca juga: Harga Pupuk Subsidi di Bima Dijual Lampaui HET, Petani Curigai Ulah Distributor Nakal
Selain itu, Ia juga meminta Pemkab Bima untuk mengatur dan memperjelas jatah pupuk subsidi, bagi para petani yang bercocok tanam di wilayah Dompu dan Sumbawa.
Sehingga tidak lagi muncul persoalan kedepannya.
"Petani migran kita banyak, mereka dapatkan pupuk itu dari mana? Apa dari Kabupaten Bima atau dari wilayah lain? Nah ini juga yang perlu diatur, karena hal ini memicu terjadinya kelangkaan pupuk," pungkasnya.
(*)
