Harga Pupuk Subsidi di Bima Dijual Lampaui HET, Petani Curigai Ulah Distributor Nakal

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina

TRIBUNLOMBOK.COM, BIMA - Sejumlah petani di Kabupaten Bima mulai mengeluhkan distribusi dan penjualan pupuk subsidi.

Seperti petani di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima mengeluhkan kenaikan harga pupuk subsidi.

Harga pupuk urea di Kabupaten Bima dibanderol dengan angka yang dinilai merugikan petani.

Baca juga: Harga Pupuk Melejit, Petani Nanas di Lombok Timur Menjerit

Warga Parado Irwansyah mengaku, selain harga naik, pupuk urea subsidi di wilayah terpencil tersebut juga langka.

Irwansyah menduga, kelangkaan dipicu ulah distributor nakal yang menjual dengan harga tinggi pada warga di luar kelompok tani setempat.

Kenaikan harga pupuk subsidi sebut Irwansyah, cukup meresahkan petani.

Untuk satu sak dibanderol dengan harga Rp 150 ribu, jauh lebih mahal jika merujuk pada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan pemerintah, sebesar Rp 112.500 per sak.

"Harga itu sudah jelas merugikan kami," keluhnya.

Irwansyah mengaku, telah lakukan protes soal harga pupuk bersubsidi yang mahal ini.

Menurutnya, distributor berdalih jika naiknya pupuk di atas HET karena adanya biaya administrasi, administrasi, dan juga biaya buruh.

Jika mengacu pada edaran penggunaan pupuk subsidi, harga Rp 112.500 sudah termasuk hitungan tiga item tersebut, sehingga tidak bisa lagi dinaikkan dengan alasan apapun.

"Aturannya memang begitu, gak boleh dinaikan di atas HET," tegasnya.

Selain harga yang melambung, pupuk subsidi di wilayah setempat langka setiap saat.

Betapa tidak, distributor sengaja pasarkan pupuk kepada petani di luar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK).

Diduga, mereka sengaja pasarkan kepada mereka agar bisa meraup cuan yang lebih banyak, dibandingkan dari kelompok tani nya sendiri.

Karena dalam satu sak, biasa mereka banderol mulai dari Rp 180 hingga Rp 200 ribu.

"Dampaknya kami yang rugi, karena pupuk sudah dibawa jual keluar," tegasnya.

Baca juga: Desa di Lombok Tengah Kelola Sampah Secara Mandiri hingga Menghasilkan Pupuk Organik sampai Biogas

Dengan kondisi ini, Irwansyah berharap mendapat atensi oleh bagian pengawasan penyaluran pupuk.

Fungsi kontrol dan pengawasan di lapangan bisa ditingkatkan, agar praktek serupa tidak terulang lagi.

"Pengawasan dari pemerintah itu penting. Kalau gak, harga dan kelangkaan pupuk si sini akan merajalela. Kasian kami masyarakat kecil," ungkap dia.

Pantauan di kecamatan lain, seperti di Kecamatan Soromandi juga ditemukan masalah yang sama.

Hanya saja di wilayah tersebut, harganya tidak setinggi di Kecamatan Parado.

Untuk satu sak, di Kecamatan Soromadi dibanderol Rp 125 ribu per sak.

Selisih belasan ribu dari angka HET, yakni Rp112.500.

Baca juga: Antisipasi Kelangkaan Pupuk Subsidi, DPRD KSB Kunjungi Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB

"Tapi bagi kami itu tetap mahal, karena angkanya di atas HET. Memang gampang cari uang sekarang," tegas Sukardin, warga Soromandi.

Untuk itu, ia berharap kinerja pemerintah untuk melakukan pengawasan.

Terutama, bagi Otoritas yang diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan penyaluran pupuk subsidi.

(*)