UMK Kota Bima 2023 Diusulkan Naik 7,03 Persen

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bima bersama Dewan Pengupahan mengusulkan Upah Minimum Kota (UMK) naik 7,03 persen.

"Kemarin baru kami rapat bersama Dewan Pengupahan dan putuskan angka yang diusulkan," ujar Kepala Disnaker Kota Bima, H Tafsir saat dikonfirmasi pada Senin (5/12/2022).

Tafsir mengatakan, pihaknya mengusulkan kenaikan UMK Kota Bima 2023 menjadi sebesar Rp2.425.030 per bulan.

Angka tersebut naik dari UMK Kota Bima 2022, yakni Rp2.265.000 per bulan.

Baca juga: Gubernur Zulkieflimansyah Tetapkan UMP NTB Rp2,3 Juta atau Naik 7 Persen

"Jadi naik 159 ribu rupiah atau sebesar 7,03 persen," sebut Tafsir.

Pengusulan UMK berdasarkan tingkat inflasi yang terjadi di Kota Bima saat ini.

Kemudian, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021, Kemenaker Nomor 18 tahun 2022 dan penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB.

Berdasarkan alur pengusulan UMK, setelah dirumuskan oleh Dewan Pengupahan dan Disnaker maka usulan diteruskan ke kepala daerah.

Kemudian kepala daerah mengusulkan ke provinsi untuk ditetapkan oleh Gubernur NTB.

"Secepatnya kami usulkan ke Wali Kota Bima, untuk ditetapkan gubernur nantinya. Target kami pekan depan sudah ditetapkan," ujarnya.

Ditanya tingkat kepatuhan, menurut Tafsir jumlah perusahaan di Kota Bima yang berada pada tingkat menengah ke atas, hanya 10 persen saja.

Sisanya, perusahaan-perusahaan terkategori menengah ke bawah.

"Seperti PLN, Pertamina, Gudang Garam dan beberapa lainnya itu perusahaan menengah ke atas dan mereka patuh menggaji karyawan berdasarkan UMK," beber Tafsir.

Namun berbeda bagi perusahaan menengah ke bawah, seperti usaha bakso dan sejenisnya rata-rata menggaji karyawannya paling tinggi Rp 1,5 juta.

Baca juga: Daftar Nominal UMP 2023: UMP Jakarta 2023 Tertinggi, Jawa Tengah Terendah di Indonesia