Fasilitas Dasar di Perumahan Relokasi Kadole Akan Diupayakan Pemerintah Kota Bima Tahun 2023
Pembangunan fasilitas seperti masjid, sekolah PAUD dan Polindes akan diupayakan pada tahun 2023.
Penulis: Atina | Editor: Maria Sorenada Garudea Prabawati
lihat foto
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina
TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Tuntutan warga di bantaran sungai untuk kelengkapan fasilitas dasar, direspon Pemerintah Kota Bima.
Pembangunan fasilitas seperti masjid, sekolah PAUD dan Polindes akan diupayakan pada tahun 2023.
"Wali Kota Bima sudah instruksikan kepada Sekda, alokasi anggaran tahun 2023 untuk upaya fasilitas dasar itu ada," ungkap Plt Kalak BPBD Kota Bima, Sukarno di halaman kantor Lurah Dara, Senin (7/11/2022).
Termasuk soal rumah yang tidak layak dihuni menurut warga, akan diupayakan pemerintah melalui bantuan pada tahun 2023 mendatang.
"Makanya kita minta masyarakat, pindah dan bongkar dulu," ujarnya.
Baca juga: Partai Gerindra Putuskan Nasib Pemecatan Boimin Pekan Ini, Sudirsah Minta Kader Jaga Perilaku
Sukarno juga menegaskan, pihaknya tetap mengedepankan pendekatan secara persuasif agar warga segera membongkar rumahnya di bantaran sungai.
Jika pun masih ada yang keberatan, maka tidak akan dipaksa saat ini.
"Ini pembongkaran bagi yang sudah memiliki rumah di Kadole, yang sudah punya nama di sana. Karena memang sudah tinggal tapi masih bolak balik, " ujarnya.
Sukarno berharap, warga membongkar sendiri bangunan rumahnya agar bahan-bagan bangunan yang masih bisa digunakan, bisa diambil oleh pemilik rumah itu sendiri.
Baca juga: DPRD NTB Siap Ikut Berhemat Demi Sehatkan APBD 2023, Minta Eksekutif Eliminasi Belanja Tak Prioritas
Sementara itu, Khairul warga Kelurahan Nae Kota Bima dengan tegas mengatakan, akan pindah jika fasilitas dasar sudah ada.
"Kalau sekarang katanya pindah saja dulu, nanti dibangun tahun 2023 , tidak percaya kami. Tunggu saja sampai selesai dibangun tahun 2023 itu," ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Rt 01 Kelurahan Dara, Efendi yang menyatakan, warganya tidak akan bergerak sedikit pun sebelum fasilitas di perumahan Kadole tuntas.
Termasuk kepastian ruko-ruko yang ada di sepanjang bantaran sungai, juga dibongkar dan diratakan seperti rumah warga.
"Kami tidak mau adanya tebang pilih. Harus dari titik nol, yaitu dari arah barat sungai," pungkasnya.
Baca juga: DPRD NTB Siap Ikut Berhemat Demi Sehatkan APBD 2023, Minta Eksekutif Eliminasi Belanja Tak Prioritas
Pada berita sebelumnya, warga di bantaran sungai menolak pembongkaran rumah yang telah ditargetkan Pemerintah Kota Bima selama 2 pekan ke depan.
Selain fasilitas dasar yang belum ada, juga kondisi rumah yang menurut warga tidak layak huni karena sudah rusak.
(*)
