Mantan Wamenkumham Denny Indrayana Sentil DPRD NTB Karena Laporkan Aktivis Soal Narkoba

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof H Denny Indrayana angkat suara terkait langkah DPRD NTB melaporkan Fihiruddin terkait kasus narkoba.

Penulis: Lalu Helmi | Editor: Sirtupillaili
Dok.Istimewa
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof H Denny Indrayana 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Polemik dugaan konsumsi narkoba oknum anggota DPRD NTB yang berujung dilaporkannya Direktur Lombok Global Institute (LOGIS) M Fihiruddin menjadi sorotan publik.

Pakar hukum yang juga mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof H Denny Indrayana angkat bicara.

Denny menilai, kasus pelaporan Fihiruddin oleh DPRD NTB menunjukan kekeliruan dan sikap antikritik dari lembaga tersebut.

"Saya menilai soal laporan ini tindakan (DPRD NTB) yang keliru. Menunjukan sikap anti kritik, dan otoriter," kata Denny saat dikonfirmasi TribunLombok.com, Senin (31/10/2022).

Denny menegaskan, dalam kasus Fihiruddin ini, seharusnya DPRD NTB mengutamakan dialog, bukan langsung mengambil langkah hukum.

Baca juga: Spanduk "Save DPRD NTB dari Narkoba" Bertebaran, Warga: Bagus Saling Mengingatkan

Sebab yang disampaikan Fihiruddin adalah pertanyaan rakyat.

"Seharusnya bicara saja nggak perlu langkah hukum. Diminta informasinya dan digali dulu kebenarannya. Bukan langsung langkah hukum yang bisa menyebabkan terganggunya partisipasi publik dalam mengontrol kerja-kerja anggota dewan," ujarnya.

Denny menegaskan, langkah DPRD NTB mempolisikan Fihiruddin adalah langkah keliru, dan dinilai menyalahgunakan lembaga dewan untuk melawan rakyat sendiri.

"Ini kan jelas kriminalisasi. Sangat disayangkan DPRD NTB menyalahgunakan kewenangannya untuk melawan rakyat sendiri," ujar dia.

Menurutnya, DPRD NTB mestinya memahami, kerja mereka tak hanya mengontrol pemerintah. Tetapi DPRD NTB juga merupakan objek yang harus dikontrol rakyat.

"DPRD NTB harus memahami, mereka tak hanya subjek yang mengontrol kinerja pemerintah daerah. Tetapi mereka juga objek yang kinerjanya pun harus dikontrol oleh rakyat NTB, jangan malah rakyat dikriminalisasi," tegasnya.

Kasus DPRD NTB versus aktivis LOGIS M Fihiruddin, papar Denny merupakan kasus menarik.

Sebab, hal ini baru pertama kali terjadi di Indonesia, dimana wakil rakyat melaporkan rakyatnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lombok
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved