Berita Kota Bima

Meski Disentil, Sekda Kota Bima Enggan Berkomentar Soal Aset Kursi di Ruang Kerja Wali Kota 

H Mukhtar Landa enggan berkomentar dan menjelaskan soal aset kursi di ruang kerja Wali Kota Bima, yang disorot sejak pekan lalu. 

Penulis: Atina | Editor: Robbyan Abel Ramdhon
TribunLombok.com/Atina
SMeski Disentil, Sekda Kota Bima Enggan Berkomentar Soal Aset Kursi di Ruang Kerja Wali Kota  - ekda Kota Bima, H Mukhtar Landa. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, H Mukhtar Landa enggan berkomentar dan menjelaskan soal aset kursi di ruang kerja Wali Kota Bima, yang disorot sejak pekan lalu. 

Padahal, nama sekda telah disebutkan langsung oleh Wali Kota Bima ke II H Muhammad Qurais H Abidin sebagai pihak yang paling mengetahui duduk persoalan aset tersebut. 

Dikutip dari JurnalNTB.id,  Sekda Kota Bima yang ditemui wartawan ketika keluar dari ruang kerjanya, enggan berkomentar. 

Dengan langkah terburu-buru, sekda langsung menuju mobil dinasnya yang menunggu di pelataran kantor Pemerintah Kota Bima. 

Baca juga: Meja dan Kursi di Ruang Kerja Wali Kota Bima Diambil, Dewan: Memalukan dan Mencoreng Marwah!

Meski dicerca sejumlah pertanyaan oleh wartawan, Sekda tetap tidak memberikan penjelasan apapun. 

Ia hanya mengatakan, akan bertemu dengan wali kota dan menyebut ada agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Dewan. 

"Saya belum bisa berkomentar. Saya ke pak Wali dulu," ujarnya sembari masuk ke mobilnya. 

Sebelumnya, H Qurais yang merupakan Wali Kota 2 periode di Kota Bima sebelum kepemimpinan sekarang ini, akhirnya buka suara setelah namanya terseret dalam persoalan aset kursi di ruang kerja Wali Kota Bima. 

Baca juga: Joki Cilik Jatuh dari Punggung Kuda Diduga Milik Gubernur NTB Saat Event Wali Kota Bima Cup

Pria yang kerap disapa HMQ tersebut disebut-sebut, menggelapkan aset daerah berupa kursi kerja setelah selesai menjabat. 

Kabar ini santer dibicarakan, setelah adanya peristiwa penarikan kursi oleh Kuasa Hukum seorang ASN di Kota Bima, yang merupakan mantan bendahara Pemkot Bima, Lies Dahniar sebagai pemilik kursi. 

Penarikan kursi tersebut, mengungkap fakta lain, ternyata selama lebih dari 4 tahun lembaga negara Pemerintah Kota Bima, menggunakan aset pribadi seorang ASN untuk keperluan pemerintah.

Menurut HMQ, kisruh aset kursi tersebut akan terbuka jika Sekda Kota Bima berbicara. 

"Harusnya sekda bicara, juga mantan kabag umum saat itu. Karena mereka sangat tahu, bagaimana sebenarnya kursi-kursi itu," kata HMQ saat ditemui media ini di kediamannya. (*). 

Sumber: Tribun Lombok
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved