DPD Demokrat NTB Sentil Pernyataan TGH Mahally Fikri Soal Rekomendasi Rapimda

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - DPD Demokrat NTB mengkritisi pernyataan mantan Ketua DPD Demokrat NTB TGH Mahally Fikri.

Sentilan tersebut dilayangkan Wakil Ketua DPD Demokrat NTB Kholid Karyadi.

Kholid menegaskan, keputusan Rapimda merupakan keputusan final dan akan disampaikan kepada DPP Partai Demokrat di Jakarta.

Keputusan tersebut juga akan disosialisasikan dalam Rapimcab tingkat Kabupaten/Kota se-NTB.

Rapimcab juga akan membuat keputusan sesuai perkembangan yang ada.

"Kepatuhan kader terhadap keputusan partai itu wajib dan keputusan partai tidak dapat dikritisi diluar arena yang seharusnya," katanya kepada TribunLombok pada Jumat, (21/10/2021).

Baca juga: Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat Prioritas Mengusung Kadernya di Pilkada Serentak 2024

Pernyataan yang disampaikan Mahally Fikri dinilainya sebagai ungkapan post power syndrome.

Sebagai bagian dari fraksi Partai Demokrat, Mahally Fikri juga menyampaikan apapun ide dan gagasannya pada saat Rapimda.

"Beliau adalah peserta rapat, harusnya beliau hadir sebagai peserta rapat yang baik, dan ikut berdialektika dengan baik di dalam arena Rapimda, bukanya hadir sebentar di tengah acara dan pulang begitu saja (hanya sekedar hadir sebagai pengahapus kewajiban semata)," bebernya.

Ia menyayangkan sikap yang ditunjukkan Mahally Fikri, hal itu dinilainya tidak arif.

Apalagi Mahally Fikri adalah mantan ketua DPD Demokrat NTB dan juga masih aktif sebagai anggota fraksi Partai Demokrat di DPRD NTB.

Kholid Karyadi menggarisbawahi bahwa tidak boleh ada kader yang merasa lebih besar dari partai.

Apalagi secara pribadi sampai merasa layak mengkritis hasil pleno Rapimda.

"Untuk itu kami sangat berharap kepada pengurus harian DPD Demokrat NTB beserta Wanhor (Dewan Kehormatan) untuk rapat menyikapi hal ini, dan berharap ada peringatan keras kepada saudara TGH Mahally Fikri atas polemik yang dibangun melalui media," bebernya.