DPD Demokrat NTB Sentil Pernyataan TGH Mahally Fikri Soal Rekomendasi Rapimda

Sebelumnya, politisi senior Partai Demokrat NTB TGH Mahally Fikri menanggapi salah satu poin rekomendasi Rapimda Partai Demokrat NTB.

Dimana poin itu menekankan setiap kader yang ingin tampil di Pilkada Serentak 2024 harus menyumbang kursi terlebih dahulu di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

“Ya sebagai sebuah rekomendasi sah-sah saja, tapi kan keputusan akhirnya ada di DPP,” katanya.

Rekomendasi tidak bersifat final. Tetapi merupakan saran dan pendapat sebagai bahan pertimbangan DPP dalam menyusun instruksi partai.

“Keharusan tampil di Pileg ini juga tengah menjadi dinamika dan bahan diskusi juga di pusat,” tuturnya.

Salah satunya dengan mempertimbangkan waktu yang berdekatan antara pelaksana Pileg 2024 dan Pilkada Serentak 2024.

Menurutnya banyak kader potensial yang tidak akan siap tampil di Pilkada kalau dipaksakan tampil di Pileg.

“Energi sudah habis duluan saat di Pileg dan tidak bisa maksimal di Pilkada,” ujarnya.

Energi yang dimaksud meliputi pikiran, tenaga, dan logistik. Sehingga kader tidak dapat maksimal berjuang memenangkan Pilkada Serentak 2024.

“Kalau dalam konteks bahwa kader harus berbuat untuk membesarkan partai oh, saya sangat setuju, tapi kalau kader wajib turun di Pileg untuk mendapatkan kursi, saya pikir ini harus dikaji,” ujarnya.

Mahally berpandangan, kontribusi kader tidak perlu dibatasi hanya sebatas meraih kursi.

Tetapi dapat berkontribusi di jalur lain semisal turut mengkampanyekan partai, penguatan saksi, atau bentuk kerja-kerja lain yang berdampak pada kebesaran partai.

“Jadi tidak mesti harus jadi Caleg dulu kalau akan menyulitkan (fokusnya) menghadapi Pilkada,” ulasnya.

Ditegaskannya, sudah seharusnya kader memberikan kerja-kerja politik terbaik bagi partai.

Terlebih bila memiliki keinginan membawa panji partai ke kontestasi yang lebih tinggi lagi.