8.082 KPM Tak Ambil BLT BBM Tahap I, Dinsos NTB: Kami Door to Door Cek Masyarakat

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB Ahsanul Khalik memastikan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) tahap 1 dilaksanakan secara proaktif.

Bentuknya dengan memverfikasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT BBM yang tidak mengambil bantuan saat penyaluran tahap 1.

Dinsos Provinsi NTB mengecek secara langsung KPM BLT BBM.

Baca juga: DPRD NTB Minta Dinas Sosial Cek Alasan 8.082 KPM Tak Ambil BLT BBM Tahap 1

"Ya kita sudah cek. Karena sudah dicek makanya kita berani rilis," kata Ahsanul Khalik kepada TribunLombok pada Rabu, (5/10/2022).

Pihaknya juga memastikan bahwa semua pendamping sosial di lapangan sudah diturunkan melakukan validasi penerima BLT BBM ini.

Pendamping sosial, kata pria yang akrab disapa AKA ini, telah door to door kepada KPM.

"Perintah kepada pendamping sosial untuk melakukan validasi kembali data para penerima bansos sudah dilakukan sejak seminggu lalu," ungkapnya.

Dinas Sosial bersama PT Pos juga terus melakukan koordinasi guna memberikan jaminan BLT BBM hingga sampai kepada KPM.

"Pos juga masih memberikan jalan. Menerima kalau ada KPM yang klaim bawa dia adalah orang yang sah sebagai keluarga penerima manfaat. Seperti kemarin Kota Mataram ada 9 KPM. Setelah dilakukan pengecekan dan benar ya diberikan. Panggilan terhadap 8000-an orang tersebut juga masih terus dilakukan di lapangan. Sampai nanti pada pencairan tahap kedua awal bulan Desember dilakukan," paparnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi V DPRD NTB Lalu Hadrian Irfani meminta Dinas Sosial (Dinsos) NTB untuk mengecek kembali mengapa terdapat 8.028 KPM yang tak ambil BLT BBM tahap pertama.

"Kami meminta Dinas Sosial untuk mengecek yang 8. 082 itu. Apa yg menyebabkan mereka tidak mengambil. Sudah meninggalkah? Sudah pindah atau tidak tersosialisasi dengan baik," katanya saat dikonfirmasi TribunLombok pada Selasa siang, (4/10/2022).

Hal tersebut, kata Hadrian Irfani memang merupakan kewenangan Kementerian Sosial.

Namun, Dinas Sosial di daerah memiliki kewajiban untuk mengawal agar program tersebut sampai kepada KPM.

"Dinsos harus proaktif cek validasi data di daerah dan laporkan ke Kemensos.à
Kita harus membantu informasikan ke pemerintah pusat," beber politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Berdasarkan data Dinsos NTB, tanggal 1 Oktober 2022. Jumlah alokasi penerima BLT BBM di 10 kabupaten dan kota di NTB sebanyak 554,001 KPM. Dari jumlah itu yang sudah terealisasi hanya 545,919 PKM atau 99 persen, dengan uang yang tersalurkan mencapai Rp163,775 miliar lebih.

Untuk rinciannya, Kabupaten Bima dari jumlah alokasi BLT BBM sebanyak 53,934 KPM, realisasinya hanya 52,763 KPM atau 98 persen. Uang yang sudah disalurkan mencapai Rp15,828 miliar lebih dan jumlah yang tersisa 1,171 KPM.

Kabupaten Dompu jumlah alokasi 24,746 KPM tersalurkan hanya 24,223 KPM atau 98 persen dengan nilai Rp7,266 miliar lebih dan tersisa 523 PKM. Kota Bima jumlah alokasi 13,958 PKM tersalurkan hanya 13,900 atau 100 persen dengan nilai mencapai Rp4,170 miliar dan tersisa 58 KPM.

Baca juga: NTB Dapat Tambahan Kuota Penerima BLT BBM Jadi 553.889 KPM, Berikut Rinciannya

Kota Mataram dari jumlah alokasi 35,944 KPM terealisasi hanya 35,472 KPM atau 99 persen dengan jumlah uang yang disalurkan sebanyak Rp10,641 miliar lebih dan masih belum menerima tersisa 472 PKM. Kabupaten Lombok Barat dari jumlah alokasi 76,734 KPM terealisasi hanya 75,648 atau 99 persen dengan nilai penyaluran Rp22,694 miliar lebih dan masih belum menerima tersisa 1.086 KPM.

Selanjutnya Kabupaten Lombok Tengah jumlah alokasi 132,699 KPM realisasi 131,369 atau 99 persen dengan uang tersalurkan Rp39,410 miliar lebih dan masih tersisa 1.330 KPM. Kabupaten Lombok Timur jumlah alokasi 125,740 KPM terealisasi 123,848 KPM atau 98 persen dengan uang yang tersalurkan Rp37,154 miliar dan masih tersisa 1.892 KPM.

Kemudian Kabupaten Lombok Utara jumlah alokasi 34,680 KPM terealisasi 34,490 KPM atau 99 persen dengan uang yang tersalurkan 10,347 miliar dan tersisa 190 KPM. Kabupaten Sumbawa jumlah alokasi 43,587 KPM terealisasi 42,464 KPM atau 97 persen dengan uang tersalurkan Rp12,739 miliar lebih dan tersisa 1,123 KPM. Kabupaten Sumbawa Barat jumlah alokasi 11,979 terealisasi 11,742 KPM atau 98 persen dengan uang tersalurkan Rp3,522 miliar lebih dan tersisa 237 KPM.

Diketahui di tahap pertama ini, setiap KPM menerima sebanyak Rp300 ribu untuk dua bulan yaitu September dan Oktober dengan nominal masing-masing Rp150 ribu yang diberikan sekaligus.

Pada tahap dua nanti akan disalurkan pada bulan November dengan jumlah yang sama yaitu Rp300 ribu per KPM, sehingga total BLT BBM yang akan diterima oleh setiap KPM sebanyak Rp600 ribu.

(*)