Berita NTB

Nusa Tenggara Barat Raih Peringkat III Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2022

Gubernur Zulkieflimansyah mengatakan, keterbukaan informasi publik merupakan kebutuhan pemimpin daerah untuk melayani kepentingan masyarakat.

Penulis: Lalu Helmi | Editor: Dion DB Putra
HUMAS PEMPROV NTB
Gubernur NTB Zulkieflimansyah saat menerima penghargaan IKIP 2022. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meraih peringkat terbaik III Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2022.

Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah menerima penghargaan tersebut pada acara launching buku I II III IKIP 2022 di Hotel Horison Ultima Bekasi, Kamis (22/9/2022).

Baca juga: Zul-Rohmi Jilid II: Zulkieflimansyah Ingin Maju di Pilgub NTB 2024 Bersama Sitti Rohmi Djalillah

Baca juga: Gubernur NTB Zulkieflimansyah Resmikan Gedung Auditorium Asrama Haji Lombok 

Gubernur Zulkieflimansyah mengatakan, keterbukaan informasi publik merupakan kebutuhan pemimpin daerah untuk melayani kepentingan masyarakat.

Namun, tantangan pada saat ini adalah semua orang bisa berbagi informasi dengan bebas melalui media online.

Ketika ada isu yang tidak benar maka hal itu harus segera direspons agar tidak lama bisa menjadi distorsi pikiran dan persepsi masyarakat.

"Terima kasih kepada Komisi Informasi Pusat dan teman-teman di daerah yang membuat keterbukaan informasi jadi kebutuhan, sehingga NTB menjadi bisa seperti hari ini", ungkap Zulkieflimansyah.

IKIP merupakan salah satu mekanisme untuk mengukur sejauh mana implementasi Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di seluruh provinsi di Indonesia.

IKIP disusun untuk mendapatkan gambaran indeks tingkat provinsi dan nasional di Indonesia.

Rospita Vc Paulyn selaku Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi menjelaskan, indeks ini menganalisis tiga aspek penting.

Pertama, mencakup kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP (obligation to tell). Kedua, persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi (right to know).

Ketiga, kepatuhan badan oublik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi terutama kepatuhan dalam melaksanakan putusan sengketa informasi publik untuk menjamin hak masyarakat atas informasi (access to information).

Pada tahun 2021 diperoleh Nilai IKIP 71.37 dan pada NAC Forum IKIP 2022 lalu diperoleh nilai IKIP 74.43 yang berada pada kategori kategori sedang. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 3.06 secara nasional.

Hasil IKIP menempatkan 3 provinsi memperoleh nilai nasional dalam kategori baik yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan 30 provinsi berada pada kategori sedang dan satu provinsi kategori kurang. (*)

Sumber: Tribun Lombok
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved