Berita Politik NTB

Empat Tahun Memimpin NTB, Zul-Rohmi Dinilai Gagap Penuhi Hak Dasar Masyarakat

Namun, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai Zul-Rohmi masih belum mampu menangani hal-hal mendasar secara baik.

Penulis: Lalu Helmi | Editor: Robbyan Abel Ramdhon
TRIBUNLOMBOK.COM/LALU HELMI
Anggota Komisi II DPRD NTB dari fraksi PKB saat mengupas tuntas empat tahun kepemimpinan Zul-Rohmi pada Senin, (19/9/2022). 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Anggota DPRD NTB fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Akhdiansyah menilai empat tahun kepemimpinan Zul-Rohmi telah mampu menghadirkan ide (gagasan) dan inovasi yang mumpuni dalam membangun daerah.

Namun, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai Zul-Rohmi masih belum mampu menangani hal-hal mendasar secara baik.

“Hanya saja dia lupa ada hal-hal dasar yang tidak tertangani secara baik. Saya justru melihatnya Zul-Rohmi gagal dalam menangani hal-hal dasar ini,” ungkap anggota Komisi II DPRD NTB ini pada Senin, (19/9/2022).

Hal-hal dasar yang dinilai tidak tertangani secara baik itu adalah soal pertanian, pariwisata, dan pertambangan.

Baca juga: PAW Tiga Anggota DPRD NTB dari PKB, PAN, dan Partai Berkarya Segera Digelar

Dari aspek pertanian, Akhdiansyah melihat munculnya permasalahan yang berulang terhadap anjloknya harga gabah atau komoditi pertanian.

Begitu pun dengan terjadinya kelangkaan pupuk urea bersubsidi.

“Soal pertanian ini adalah soal klasik yang selalu berulang tiap tahun, namun tidak ada satu formula yang ampuh yang bisa mengatasi permasalahan tersebut,” ungkapnya.

Pihaknya menyarankan kepada Gubernur untuk mengumpulkan para kepala daerah se-NTB untuk membahas khusus berkaitan dengan soal ini.

Baca juga: Ini Penjelasan TGB Zainul Majdi Soal Politik Uang, Ceritakan Pengalaman Maju Gubernur Lawan Petahana

“Minimal workshop kecil-kecilan untuk mencarikan solusi terkait dengan hal ini,” cetusnya.

Masih kata Akhdiansyah, pihaknya telah sering membahas soal ini dengan OPD terkait.

Namun setiap rekomendasi DPRD tidak ditindaklanjuti dengan baik.

“Makanya kita sarankan agar para kepala daerah se-NTB ini dikumpulkan dalam satu forum dengan difasilitasi oleh Gubernur untuk membahas khusus soal ini agar tidak terulang lagi kedepannya,” saran pria yang akrab disapa Guru To’i ini.

Program beasiswa untuk seribu cendekia juga menurutnya dilaksanakan dengan tidak merata alias tebang pilih.

“Siapa yang dekat saja dengan Brida. Dan itu ada seleksi dengan kelompok-kelompok tertentu saja. Dan saya juga dapat komplain nilai beasiswanya tidak diterima secara utuh,” bebernya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lombok
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved