Suharso Monoarfa Diimingi Jabatan Baru di PPP Usai Dicopot dari Posisi Ketua Umum

TRIBUNLOMBOK.COM - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih memberi tempat untuk mantan Ketua Umumnya Suharso Monoarfa.

Suharso Monoarfa sudah tidak lagi menjadi Ketua Umum DPP PPP berdasarkan hasil Mukernas di Serang, Banten, Senin (5/9/2022).

Meski demikian, Menteri PPN itu ditawari jabatan baru di struktur partai berlambang Kabah.

Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani mengungkapkan, kepengurusan baru PPP hanya merombak posisi ketua umum.

Baca juga: Kisruh Ketua Umum PPP: Dipicu Ucapan Suharso Monoarfa Soal Amplop Kiai hingga Elektabilitas

Daftar kepengurusan baru PPP ini pun sudah diajukan pendaftarannya ke Kemenkumham.

Dalam permohonan SK pengesahan di Kemenkumham, posisi Suharso Monoarfa sebagai ketua umum diganti dengan Plt Muhammad Mardiono.

Arsul mengatakan, posisi sekretaris jenderal sampai bendahara umum tidak berubah.

Menurutnya, hal itu menunjukkan konflik internal PPP tidak menimbulkan perpecahan.

"Kalau ini konflik, pecah, atau apa, pasti kita main gusur-gusuran. Kan ini enggak. Bahkan belum kami isi ketua majelis pertimbangan pengganti Pak Mardiono," jelas Arsul kepada wartawan, Rabu (7/9/2022) dikutip dari Tribunnews.com.

Hal itu bermakna, Suharso Monoarfa masih diberi tempat di PPP meskipun dalam posisi lain.

Posisi itu yakni Ketua Majelis Pertimbangan PPP.

Arsul menerangkan, polemik Ketua Umum PPP ini bisa segera diakhiri dengan win-win solution.

"Kami masih berharap Pak Suharso kemudian, 'ya sudah saya di situ saja. 'Ketua Majelis Pertimbangan PPP). Masalah selesai," terang Arsul.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) langsung bergerak merombak susunan pengurus setelah memberhentikan mantan Ketua Umum Suharso Monoarfa.

Daftar susunan penugurus baru PPP berdasarkan hasil Mukernas Serang ini diserahkan ke Ditjen AHU Kemenkumham RI.

Penyerahan susunan pengurus baru PPP ini dipimpin plt Ketua Umum DPP PPP Muhammad Mardiono yang didampingi sejumlah elit partai, salah satunya Wakil Ketua Umum Arsul Sani.

"Ini adalah kewajiban konstitusi kita bahwa partai telah melakukan proses-proses. Setelah itu selesai maka hari ini kita mendapatkan amanah itu untuk menyampaikan ke Kemenkumham atas dokumen proses-proses itu," terang Mardiono di kantor Kemenkumham Jakarta seperti dikutip dari Tribunnews.com, Selasa (6/9/2022).

Baca juga: PPP Daftar Ketua Umum Baru ke Kemenkumham, Pergantian Suharso Monoarfa ke Mardiono

Mardiono menjelaskan, proses yang dijalankan di Kemenkumham ini merupakan amanat konstitusi.

Yang didahului dengan tahapan dan mekanisme partai berlambang Kabah ini.

Mekanisme ini antara lain keputusan rapat Majelis Partai dan Mahkamah Partai kemudian diputuskan dalam Mukernas di Serang, Banten, tanggal 4-5 September 2022.

"Hari ini saya menyampaikan berkas-berkas permohonan perubahan di susunan kepengurusan PPP, khusus terkait dengan ketua Umum," ujar Mardiono.

Dia mengungkapkan, berkas susunan pengurus baru PPP ini diterima langsung Dirjen AHU.

"Kemudian akan dilakukan verifikasi sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang partai politik," jelas Mardiono.

Suharso Monoarfa menegaskan dirinya masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Baca juga: Tetap Solid, DPW PPP NTB Tak Terganggu Pemecatan Ketua Umum Suharso Monoarfa

Surharso Monoarfa menolak hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Serang, Banten yang memutuskan memberhentikan dirinya sebagai pimpinan partai berlambang Kabah itu.

Melalui video yang diterima Tribunnews, pernyataan Suharso itu disampaikan di hadapan kader PPP yang tengah mengikuti Workshop DPRD PPP se-Indonesia di Hotel Red Top Pecenongan, Jakarta, Selasa (6/9/2022).

"Saya masih ketua umum Partai Persatuan Pembangunan. Saya adalah ketua umum Partai Persatuan Pembangunan. Apa yang telah dikembangkan adalah tidak benar," demikian cuplikan peryataan Suharso di video tersebut.

(Tribunnews.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Hanya Posisi Ketua Umum PPP yang Diganti dalam Kepengurusan Baru, Suharso Ditawari Posisi Ini