Kemenkumham NTB

Kemenkumham NTB Berkomitman Berantas Jaringan Narkoba di Dalam Lapas

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) NTB berkomitmen memberantas jaringan narkoba di dalam lapas.

Editor: Sirtupillaili
Dok.Kemenkumham NTB
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB Romi Yudianto membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pemasyarakatan, Rabu (7/9/2022). 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Jimmy Sucipto

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) NTB berkomitmen memberantas jaringan narkoba di dalam lapas.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja teknis (Rakernis) Pemasyarakatan yang dibuka Kakanwil Kemenkumham NTB Romi Yudianto, Rabu (7/9/2022).

Romi Yudianto, dalam rapat tersebut membahas tentang daftar inventaris masalah pada tiap-tiap UPT Pemasyarakatan.

Permasalahan yang disampaikan setiap UPT Pemasyarakatan hampir merata.

Seperti penertiban Lembaga Permasyarakatan (Lapas) dari peredaran narkotika di dalam Lapas.

Baca juga: Dirjen KI Apresiasi Animo Masyarakat NTB, Kanwil Kemenkumham NTB Diserbu Pemohon HAKI

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Divisi Pemasyarakatan Maliki meminta seluruh jajarannya memastikan kondisi Lapas dan Rutan aman dan kondusif.

"Lakukan deteksi dini dan antisipasi peredaran narkoba di dalam Lapas maupun Rutan dengan memastikan seluruh UPT bersih dari alat komunikasi,” kata Maliki.

Tidak lupa Maliki menghimbau terkait syarat-syarat tahanan pendamping di UPT, melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan BNN, serta melaporkan seluruh kegiatan harian.

Maliki berharap dengan rapat kerja, seluruh kepala UPT dapat melaksanakan tugasnya sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

"Melalui kegiatan Rakernis ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dalam pelayanan serta peningkatan keterampilan yang dimiliki narapidana agar berguna untuk masa depannya kelak,” tandas Romi.

Selanjutnya, rangkaian kegiatan ini berupa penyampaian materi tentang pemasyarakatan di bidang pembinaan dan sosialisasi standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN).

SPPN merupakan salah satu instrumen baru yang diterapkan untuk mempermudah pemberian hak integrasi kepada narapidana.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved