Aliansi HMI & PMII Serbu Gedung DPRD Lombok Timur, Lanjutkan Protes Atas Kenaikan Harga BBM
Kedatangan mereka atas dasar protes lanjutan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat yang telah menaikkan harga BBM yang dinilainya tak merakyat.
Penulis: Ahmad Wawan Sugandika | Editor: Maria Sorenada Garudea Prabawati
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Ahmad Wawan Sugandika
TRIBUNLOMBOK.COM,LOMBOK TIMUR - Berlanjut protes mahasiswa terhadap kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Lombok Timur.
Kali ini, Rabu (7/9/2022), aliansi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) bersama dengan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) serbu kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur.
Kedatangan mereka atas dasar protes lanjutan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat yang telah menaikkan harga BBM yang dinilainya tak merakyat.
Sigit Bakhtiar, selaku Kordinator Lapangan satu kepada TribunLombok.com mengatakan kedatangan mereka jelas atas nama masyarakat menolak tegas kenaikan BBM.
Baca juga: Harga BBM Naik Picu Konflik, Forkompinda Bima Bentuk Satgas Khusus
"Tuntutan kami jelas bahwa kenaikan harga BBM suguh membuat masyarakat menjerit," ucapnya lantang.
Lebih lanjut dia menyebut berbagai alasan Pemerintah Pusat dalam menaikkan harga BBM ini menurutnya tidak masuk akal.
"Alasan-alasan kenaikannya sungguh tidak masuk akal, alasan utamanya adalah 70 persen dari subsidi di konsumsi oleh orang yang berada pada menengah keatas, artinya tidak tepat sasaran," sebutnya.
Di mengatakat, kenaikan BBM ini sesungguhnya sangat menyengsarakan rakyat. Karena menurutnya juga banyak sekali APBN yang di keluarkan untuk sesuatu yang tidak perlu seperti minsal Ibu Kota Negara (IKN).
"Berapa triliun dana subsidi yang di pindahkan ke IKN, kereta cepat Bandung - Jakarta juga begitu, dan ini sangat merugikan sekali," jelasnya.
Baca juga: Polisi Olah TKP Kasus Pembacokan di Mataram, Korban Sempat Cekcok hingga Tersungkur ke Selokan
Harapannya ke depan Pemerintah Pusat harus mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat dengan mencabut kenaikan harga BBM ini.
"Kalau sekiranya tidak, kami pastikan jika pemerintah tidak mencabut itu kami akan melakukan aksi berjilid - jilid," tegasnya.
Di tempat terpisah ketua DPRD Lombok Timur, Murnan yang turun langsung menemui masa aksi mensuport apa yang menjadi tuntutan dari mahasiswa tersebut.
"Ini kerugian, atas dasar keprihatinan ini lah kami kemudian menerima keputusan ini, sebagai bentuk perjuangan mahasiswa, khususnya Lombok Timur, agar tuntutan - tuntutan itu bisa di sampaikan ke pusat," tuturnya.
Lebih lanjut Murnan berharap ada pertimbangan dari pusat untuk memberikan solusi terhadap kondisi masyarakat baik kondisi ekonomi, dan yang paling di khawatirkan di samping ekonomi adalah keamanan.
