Berita Kota Bima

Setelah Pandemi Covid-19, APBD Kota Bima Bakal Direfocusing Lagi Akibat Kenaikan Harga BBM

Wali Kota Bima H Muhammad Lutfi mengisyaratkan, akan ada lagi refocusing anggaran pada APBD II tahun 2023.

Penulis: Atina | Editor: Robbyan Abel Ramdhon
Dok. Prokopim Kota Bima
Setelah Pandemi Covid-19, APBD II Bakal Direfocusing Lagi Akibat Kenaikan Harga BBM - Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Wali Kota Bima H Muhammad Lutfi mengisyaratkan, akan ada lagi refocusing anggaran pada APBD II tahun 2023.

Berbeda dari penyebab refocusing tahun 2020 dan 2021, refocusing tahun 2023 akan dilakukan akibat dampak dari naiknya harga BBM.

"Ini perintah pemerintah pusat juga. Daerah akan menyiapkan stimulan bagi yang terdampak kenaikan harga BBM," ungkap wali kota, saat ditemui di halaman kantor Pemerintahan Kota Bima.

Mantan wakil rakyat di Senayan ini mengatakan, sebelum harga BBM dinaikan, Kota Bima sudah mengalami inflasi sebesar 5,6 persen.

Baca juga: Mahasiswa Demonstrasi Tolak Harga BBM Naik di Kantor DPRD NTB, Bakar Ban Bekas hingga Dorong Gerbang

Perkiraannya lanjut wali kota, inflasi akan meningkat pasca harga BBM dinaikan pada 3 September lalu.

Sehingga, pemerintah daerah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk membantu masyarakat terdampak.

"Besaran refocusing dana DAU sekitar dua persen atau tujuh miliar dari total APBD yang kita miliki," ungkap wali kota.

Jika melihat total APBD yang dimiliki Kota Bima saat ini, jumlahnya hanya Rp700 miliar lebih.

Baca juga: Harga BBM Naik Saat Harga Minyak Dunia Turun, Presiden Partai Buruh Curiga Pemerintah Cari Untung

Refocusing yang dilakukan, untuk digunakan pada program jaring pengaman sosial, agar kontraksi inflasi tidak terlalu dirasakan masyarakat.

Terutama, bagi masyarakat tidak mampu.

"Inflasi tidak bisa kita hindari, karena kita ini daerah dengan sektor jasa. Daerah konsumtif. Jika saja daerah pertanian, tentu tidak akan terdampak," tegasnya.

Selain jaringan pengaman sosial di daerah kata wali kota, pemerintah pusat juga sudah menyiapkan kompensasi berupa stimulan Rp600 ribu pada sektor UMKM.

Kemudian, bantuan langsung tunai pada warga tidak mampu sebesar Rp150 ribu sebanyak 4 kali.

"Kalau tidak salah yang saya dengar itu, segitu, " akunya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lombok
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved