BBM Akan Naik, Gubernur NTB Sebut Program Pemda Bisa Menyokong Ekonomi Masyarakat
Beberapa program pemda NTB bisa menyuplai kebutuhan ekonomi masyarakat jika harga BBM naik pada bulan September 2022
Penulis: Lalu Helmi | Editor: Dion DB Putra
lihat foto
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah menanggapi isu kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengaku akan tetap mengikuti kebijakan pemerintah pusat sebagaimana arahan ke masing-masing pemerintah daerah atau pemda.
Baca juga: Harga BBM Naik: Pemerintah Tebar Bantuan Upah Pekerja Gaji Rp 3,5 Juta & BLT, Berapa Besarannya?
Baca juga: Merliza Jawas Tanggapi Soal Rencana Kenaikan BBM: Tetap Tenang
"Ya, kalau fraksi saya di DPR pusat kan menolak. Tapi kan kita ini wakil pemerintah pusat dan akan mencoba mengikuti terus ya sampai betul-betul naik," kata Zulkieflimansyah seusai rapat di Gedung DPRD NTB, Rabu (31/8/2022).
Menurut Bang Zul, sapaan akrab gubernur NTB ini, beberapa program pemda NTB bisa menyuplai kebutuhan ekonomi masyarakat jika harga BBM naik pada bulan September 2022.
"Nanti kita lihat ya. Kita punya program jaring pengaman sosial (JPS) Gemilang yang bisa membantu UMKM (usaha masyarakat kecil menengah) kita," kata Zul.
Sekretaris Daerah NTB Lalu Gita Ariadi mengatakan Pemerintah Provinsi NTB telah menyiapkan langkah-langkah penanganan UMKM melalui anggaran pendapatan belanja daerah-perubahan (APDB-P) tahun 2022 untuk menyikapi kenaikan harga BBM.
"Jadi ada berbagai arahan yang tertuang dalam edaran Mendagri. Baik untuk penanganan PMK (penyakit mulut dan kuku) dan terkait dengan antisipasi inflasi pangan di NTB," kata Sekda.
Gita juga mengaku alokasi belanja tidak terduga di NTB sudah dikondisikan bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).
Hal itu dilakukan untuk memformulasikan arahan menjamin kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kemampuan daerah.
"Nominalnya berapa? Itu rahasia ya. Fenomena dan dinamika kenaikan harga ini kan sudah menasional. Kita akan antisipasi semua," katanya.
Gita juga mengaku seusai hasil rapat koordinasi bersama Mendagri, seluruh daerah diminta untuk mengantisipasi dan mengendalikan laju inflasi.
"Untuk itu, kita juga perlu lihat kemampuan APBD dan sebagainya. Kita mulai bekerja bersamaan dalam situasi yang sedang tidak baik-baik saja ini," kata Gita.
Selain itu, langkah Provinsi NTB juga akan melakukan beberapa strategi untuk mengantisipasi fenomena kenaikan harga yang terjadi saat ini.
Tugas dari TAPD di masing-masing daerah agar mampu mengendalikan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat.
