RDP DPRD Kota Bima Terkait Kisruh Pawai Rimpu Berujung Minta Maaf Sekda, Alfian: Gitu Dong!

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kota Bima, Jumat (26/8/2022) terkait kisruh pawai rimpu, berakhir dengan permintaan maaf dari Sekda Kota Bima H Mukhtar Landa.

Pantauan TribunLombok.com, RDP ini diawali dengan hujan kritikan dari Pimpinan RDP dan Anggota DPRD Kota Bima.

Kritikan dilontarkan pun bak air hujan, yang diguyur ke Sekda Kota Bima, Kadis Kominfo dan seluruh Lurah se Kota Bima yang hadir dalam RDP.

Rapat yang berlangsung hingga 2 jam tersebut, mengungkap banyak hal, mulai dari penyelenggara pawai yang tidak jelas.

Hingga adanya intimidasi, berupa pemotongan TPP kepada ASN agar mengikuti Pawai Rimpu dan sumber anggaran pembelian hadiah oleh OPD yang tidak ada dalam RKA.

Baca juga: DPRD NTB Gelar RDP dengan Komandan Lapangan MXGP Samota 2022

Namun ketika di akhir-akhir sesi, Sekda melontarkan pengakuan jika Pemerintah Kota Bima bersalah karena momen mengumpulkan KTP tidak tepat.

"Kami akui, kami salah karena mengumpulkan KTP ini momennya tidak tepat. Tidak berpikir tahun politik dan ada caleg-caleg yang sedang kumpulkan KTP," kata Sekda.

Selain menyampaikan permohonan maaf, sekda juga meminta DPRD untuk tetap mengizinkan pemerintah melanjutkan event Pawai Rimpu, termasuk pengumpulan KTP.

Pertimbangan Sekda Kota Bima, karena semua proses saat ini sudah terlanjur.

"Nanti KTP yang sudah terkumpul itu, akan kami bakar di tempat terbuka agar tidak disalahgunakan," tandasnya.

Gayung bersambut, pernyataan maaf sekda ini langsung disambut pimpinan RDP yang juga Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indrawirawan.

"Nah, gitu doang pak sekda. Tidak perlu berbelit-belit, jelaskan banyak hal. Intinya apa yang dilakukan itu salah," tegas Alfian.

Selain itu, Alfian juga menyampaikan pihaknya bisa memahami dan mengizinkan pemerintah melanjutkan Pawai Rimpu.

"Seperti yang sudah disampaikan, KTP akan dibakar dan dipublikasikan. Catat temen-temen wartawan," kata Alfian.

Tak lama berselang, RDP pun ditutup dengan canda tawa ringan antara anggota dewan dan eksekutif.

Rapat yang awalnya berlangsung hangat dan dipenuhi kritikan berakhir dengan landai dan tidak rekomendasi pengembalian KTP warga yang telah dikumpulkan.

(*)