Talkshow Forum Jurnalis Lombok Timur: Polemik Jurnalisme Rilis di Kalangan Wartawan

Namun memang ia tak bisa lantas mengklaim rilis adalah sesuatu yang salah karena sebagai jurnalis sumber informasi bisa datang dari mana saja, termasuk rilis.

Diakuinya memang rilis bukan produk jurnalistik, di mana jikalau diterima mentah wartawan tidak ada upaya sesungguhnya sebagai seorang jurnalis.

"Kalau berbicara halal haram tidak ada istilah itu, karena memang itu adalah sumber informasi. Menurut saya ini tidak haram, tetapi sebagai jurnalisme yang baik perlu melakukan pengayaan," terangnya.

Baca juga: Jadi Tuan Rumah Kejurda Paralayang NTB 2022, Lombok Tengah Siap Jadi Pusat Olahraga Dirgantara

Lebih lanjut ia menjelaskan, wartawan harus melihat rilis sebagai salah satu bahan yang bisa dikembangkan.

Artinya setelah rilis diterima terlebih dahulu dibaca dan jika ada data yang kurang lengkap itu bisa diperbaiki dan ditambahkan dengan terjun langsung ke lapangan.

"Rilis boleh-boleh saja kita terima, namun olah dia sebagai produk jurnalistik yang layak dikonsumsi masyarakat luas," pungkasnya.

Pranata Humas Setda Lombok Timur Nur Afni Aryani mengatakan rilis adalah salah satu cara membangun saling pengertian Pemkab Lombok Timur dengan wartawan.

Ia meyakini memang rilis bukan termasuk produk jurnalistik, namun ketika membuat rilis kita harus melihat sistimatika penulisan yang sesuai kaidah.

Diakuinya pula memang setiap wartawan itu mempunyai gaya penulisannya masing-masing.

Adanya rilis diharapkan justru gaya penulisan berbeda wartawan itu diperlihatkan dengan mengolah kembali rilis yang diterima tersebut.

"Kita dari Pemda juga berharap teman-teman wartawan mempertajam rilis yang ada," urainya.

Kepala Bagian Humas Pemkab Lotim Hadi Fathurrahman menyebut, rilis yang dikeluarkannya hanya sebagai sumber awal informasi.

"Harapan kita memang rilis ini adalah pemancing, untuk kemudian nanti wartawan mencari sumber untuk melengkapinya," tegasnya.

(*)