Berita Bima

Paripurna Tertunda Berkali-Kali, Ketua DPRD Kota Bima Bantah Berkaitan dengan Dana Pokir

DPRD Kota Bima membantah jika penundaan rapat paripurna disebabkan karena belum masuknya dana-dana pokok pikiran anggota DPRD dalam rancangan APBD.

Penulis: Atina | Editor: Sirtupillaili
TribunLombok.com/Atina
Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indrawirawan 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan membantah tidak quorumnya paripurna berkali-kali karena berkaitan dengan dana Pokok Pikiran (Pokir).

Alfian yang ditemui usai memimpin rapat paripurna dengan agenda penyampaian KUA/PPAS tahun 2023, menjelaskan dinamika di lembaga rakyat tersebut.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, tidak ada yang prinsip untuk disampaikan terkait dengan penundaan paripurna yang berkali-kali.

"Dinamika yang biasa, apalagi ini adalah lembaga yang isinya orang-orang politik semua," ujarnya, Rabu (13/7/2022).

Dengan tegas Alfian membantah, kekompakan anggota dewan tidak menghadiri paripurna hingga lima kali, karena protes berkurangnya jatah dana Pokok Pikiran (Pokir).

Baca juga: Tak Dihadiri Anggota Dewan, 5 Kali Paripurna Penyampaian KUA/PPAS di DPRD Kota Bima Gagal Digelar

"Itu tidak benar. Hanya soal komunikasi dengan eksekutif, yang kurang dengan legislatif," tegasnya.

Ia menjelaskan, dana Pokir bagi anggota dewan memang penting karena berkaitan dengan aspirasi konstituen.

Dana Pokir ini lanjut Alfian, menjadi sumber bagi anggota dewan untuk merealisasikan aspirasi yang telah disampaikan masyarakat pada saat reses.

"Aspirasi masyarakat harus diperjuangkan dan direalisasikan melalui dana Pokir itu. Tapi kalau berkaitan dengan paripurna, tidak juga," tandasnya.

Saat ini kata Ketua Dewan, komunikasi antara legislatif dan eksekutif sudah membaik sehingga paripurna bisa dilanjutkan.

Sejumlah catatan yang diberikan anggota dewan, Alfian berharap bisa menjadi atensi serius eksekutif untuk ditindaklanjuti.

"Semuanya punya kepentingan. Untuk itu, kita komunikasi dan perbaiki sesuai dengan aturan yang ada," pungkasnya.

Sebelumnya, rapat paripurna di DPRD Kota Bima harus ditunda hingga lima kali karena tidak adanya anggota dewan yang hadir.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved