Beli Minyak Goreng Harus Pakai Aplikasi dan NIK, Pemda di Bima Belum Terima Regulasi

Pasalnya, tidak semua warga memiliki dan mengerti aplikasi di seluler pintar.

Selain itu, dianggap tidak mudah dibandingkan dengan langsung membawa uang tunai untuk membeli minyak goreng selama ini.

Mala, warga Kota Bima misalnya, mengaku tidak punya ponsel pintar.

"Masa saya harus hubungi anak saya setiap kali mau beli minyak goreng murah?" tanya Mala dengan nada kesal.

Saat ditemui TribunLombok.com Kamis (30/6/2022), Mala mengaku aturan tersebut menyulitkan.

Jika pun harus membeli minyak goreng, Mala lebih memilih untuk membeli kemasan saja.

Hal senada juga disampaikan warga lain, Sulas warga Rasanae Barat.

Ia mengatakan, lebih baik pemerintah fokus menurunkan harga minyak goreng ketimbang membuat kebijakan yang menyulitkan warga tidak mampu.

Sulas yang merupakan ibu muda ini juga bertanya, ketika menggunakan NIK KTP akan diapakan oleh penjual minyak goreng curah di pasar tradisional.

"Yakin harga minyak goreng turun seperti dulu kalau kita tunjukan KTP sama pedagang di pasar? Kalau belinya di pasar murah, mungkin iya. Tapi kalau dari pedagang, itu saya tidak yakin," ungkapnya.

Diakhir, Sulas berharap ada sosialisasi yang lengkap dari aturan-aturan yang dibuat pemerintah.

Jangan sampai, masyarakat hanya bisa menerima tanpa bisa membuat pilihan apapun.

(*)