Berita NTB

Mobilisasi ASN ke Event MXGP Samota Dianggap Aneh Politisi Demokrat

“Ngapain repot-repot memobilisasi ASN dan pejabat kesana supaya menonton. Agak aneh menurut saya,” katanya, Jumat (24/6/2022).

Penulis: Lalu Helmi | Editor: Robbyan Abel Ramdhon
Istimewa
Indra Jaya Usman, Ketua DPD Partai Demokrat NTB. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM -  Ketua DPD Partai Demokrat NTB Indra Jaya Usman (IJU) memberikan atensi terhadap mobilisasi aparatur sipil negara (ASN) baik Provinsi NTB maupun Kabupaten Sumbawa di acara MXGP Samota.

Padahal jauh hari Gubernur NTB telah mengatakan event ini adalah murni swasta.

“Ngapain repot-repot memobilisasi ASN dan pejabat ke sana supaya menonton. Agak aneh menurut saya,” katanya, Jumat (24/6/2022).

Dia pun kian bingung dengan penunjukan salah satu pejabat sebagai komandan lapangan.

Baca juga: Rombongan Backpacker BMC Nonton MXGP Samota Sumbawa

Di saat yang sama, bergantian kepala-kepala dinas datang ke Kabupaten Sumbawa.

“Di Lombok Barat itu sering ada acara besar, ya kayak musik jazz. Itu tamunya banyak, dari luar negeri juga. Tapi, kok tidak mendapat perhatian Pemprov NTB seperti MXGP,” ucapnya.

IJU menyebut, bila kemudian publik mengaitkan karena pemilik perusahaan penyelenggara yaitu PT Enduro Samota Gemilang (ESG) adalah anak Gubernur NTB sehingga ASN berjibaku cukup beralasan.

Dia menyebut posisi Pemprov NTB dalam gelaran MXGP ini abu-abu.

Baca juga: Sekda NTB Ungkap Tujuan di Balik Event MXGP Samota 2022 di Sumbawa

Mengaku acara digelar swasta, namun terlibat penuh.

“Ya saya pribadi terus terang agak bingung, agenda katanya tak pakai APBD. Tapi, apa iya pejabat-pejabat yang bolak-balik ke sana pakai anggaran pribadi,” ujarnya.

Bagi IJU, berbeda gelaran MXGP Samota dengan MotoGP maupn WSBK di Mandalika, gelaran tersebut tercatat di negara secara resmi dan dihelat oleh BUMN. Dukungan sponsornya pun dibuka secara terang.

“Swasta punya event, pemerintah repot segala-galanya. Agak unik buat saya,” tegasnya.

Pola abu-abu yang terjadi ini, ucap IJU memungkinkan ada penggunaan off-budget atau dana non-budgeter.

Dana yang ada di luar anggaran, tidak tercatat dalam APBD atau APBN.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lombok
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved