Bawaslu Mulai Bergerak Awasi Rangkaian Proses Tahapan Pemilu 2024

TRIBUNLOMBOK.COM - Bawaslu RI menggelar Apel Siaga Pengawasan Pemilu 2024 serentak seluruh Indonesia, Selasa (14/6/2022) yang dipusatkan di Jakarta.

Pengawasan rangkaian tahapan Pemilu 2024 pun dimulai.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta kantor-kantor pengawas di tingkat daerah tidak lagi kosong.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Bawaslu Buka Pendaftaran Pemantau Pemilu

"Para sahabat di tingkat provinsi kabupaten kota, kami tidak ingin mendengar lagi kantor Bawaslu kosong," kata Bagja seperti dikutip dari Tribunnews.

Bagja turut meminta seluruh jajaran untuk secara kontinyu melakukan perbaikan pengawasan lewat rapat pleno atau rapat yang rutin diadakan setiap pekan.

Dia juga meminta penegakkan fungsi supervisi.

Hal ini lantaran perencanaan pengawasan sudah dimulai.

Sehingga jajaran pengawas pemilu diminta mulai mengawasi rangkaian proses tahapan, pengawasan terhadap pergerakan orang, potensi praktik politik uang, politik SARA hingga berita bohong atau hoaks.

"Jangan sampe kantor kosong. Kenapa, karena perencanaan pengawasan sudah dimulai," ungkap Bagja.

Sebelumnya, anggota Bawaslu Puadi menguraikan sejumlah langkah yang sedang dipersiapkan Bawaslu dalam melalukan pengawasan tahapan Pemilu 2024.

Yaitu, pertama saat ini sedang melaksanakan proses seleksi bagi 125 anggota Bawaslu provinsi di 25 provinsi yang akhir masa jabatannya berakhir pada tahun 2022.

Kedua, kata Puadi, Bawaslu sedang membahas revisi Peraturan Bawaslu.

"Terdapat 22 Peraturan Bawaslu yang sudah diprogramkan untuk disusun pada tahun 2022 terkait dengan kelembagaan, pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa," katanya di Komplek DPR RI, Jumat (10/6/2022) seperti dikutip dari laman resmi Baswaslu.

Ketiga, lanjut dia, Bawaslu telah memprogram pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, seperti Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) dan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SIGAPLAPOR).

"Diharapkan dapat selesai pada tahun ini," harapnya.

Keempat, Bawaslu telah meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga pemangku kepentingan.

Kelima Bawaslu telah mengidentifikasi potensi kerawanan dan pelanggaran pemilu.

Sementara itu, soal strategi pengawasan, Puadi mengatakan akan melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU.

Baca juga: Bawaslu RI Dorong Kepala Daerah Pro-Aktif Awasi Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu 2024

"Pengawasan akan dilakukan mulai dari tahapan persiapan sampai pelaksanaan. Terutama tahapan pendaftaran partai politik yang akan dimulai pada pertengahan tahun 2022," ucapnya.

Selain itu, Bawaslu juga akan meningkatkan pengawasan partisipatif dan akan memaksimalkan fungsi pencegahan terhadap potensi-potensi pelanggaran pemilu.

"Kedepan Bawaslu akan menyesuaikan waktu persiapan untuk dukungan dan pelaksanaan Pengawasan dengan jadwal tahapan Pemilu 2024 yang saat ini sedang dalam proses penyusunan," ungkapnya.

(Tribunnews.com)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Tahapan Pemilu 2024 Segera Dimulai, Kantor Pengawas di Tingkat Daerah Tak Boleh Kosong