Temuan BPK di Setwan Kabupaten Bima Capai Rp 669 Juta, dari Reses Fiktif hingga Penyimpangan SPPD

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, juga merilis temuan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bima sebesar Rp 669 juta pada tahun anggaran 2021.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terungkap, ada sulap menyulap SPPD, bukti penginapan hotel palsu, hingga penggelembungan biaya inap per malam.

Reses pun, ada yang digelar fiktif diduga oleh 4 anggota dewan, termasuk dengan segala SPj.

Baca juga: Harga Sembako di Kota Bima Merangkak Naik, Pedagang Kuliner Resah

Sehingga total temuan di Sekretariat Dewan (Sekwan) ini, sebanyak Rp 669 juta.

Rinciannya, untuk item perjalanan dinas, muncul dugaan mark up atau melebihkan nilai biaya perjalanan dinas sebesar Rp 171.689.000.

Tidak hanya itu, ada yang tidak menginap di hotel lalu membuat bill hotel lebih tinggi dari nilai sebenarnya, sebesar Rp 174.829.800.

Sedangkan pada kegiatan reses, ada temuan senilai Rp 322.620.000 juta dengan berbagai modus.

Dalam LHP tercantum, pengujian dilakukan melalui uji petik terhadap bukti pertanggungjawaban biaya penginapan perjalanan dinas kepada pihak hotel.

Termasuk, ada perjalanan dinas yang tidak dapat dikonfirmasi.

Hasilnya, terdapat selisih pembayaran penginapan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bima sebanyak 58 orang.

Modusnya, menaikan tarif hotel per malam.

Sedangkan untuk perjalanan dinas, ada selisih 65 orang yang diketahui tidak mengenal di hotel tapi membuat bill hotel.

Selain itu, BPK NTB juga menelisik pertanggungjawaban kegiatan reses pada Sekretariat DPRD.

Alhasil, BPK NTB menemukan ketidaksesuaian antara penggunaan anggaran, realisasi dan SPj.