Pengadilan Agama Selong Tolak Dispensasi Kawin Anak Usia 16 dan 17 Tahun

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Pengadilan Agama (PA) Selong, Kabupaten Lombok Timur menolak dispensasi kawin yang dimohonkan oleh NSR (36 tahun), ibu calon mempelai perempuan bersama BAS (41 tahun) dan SIR (39), ayah dan ibu calon mempelai pria dalam sidang, Kamis (2/6/2022).

Para pemohon mengajukan dispensasi kawin karena anak-anaknya belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Calon mempelai perempuan (IWA) baru berusia 16 tahun dan calon mempelai pria (SAH) baru berusia 17 tahun. Keduanya lulusan SMP.

Sidang dilakukan menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yaitu oleh Hakim Tunggal dan tidak memakai atribut persidangan.

Dalam pertimbangan hukum yang diucapkan H. Fahrurrozi, SHI., MH., disebutkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Baca juga: Capai 4.000 Orang, Tenaga Honorer di Kota Bima Minta Diperjuangkan Kepala Daerah

Bila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur dapat dimintakan dispensasi dengan alasan sangat mendesak, yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

"Menimbang bahwa dari apa yang terungkap di persidangan ternyata tidak ada alasan sangat mendesak untuk menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan III," ucapnya dalam sidang terbuka untuk umum.

Lebih lanjut ditegaskan, tingginya perkawinan anak (merariq kodeq) di Nusa Tenggara Barat (NTB) harus mendapat perhatian serius dari semua pihak.

Seluruh pihak harus berpartisipasi untuk berusaha mencegah terjadinya perkawinan anak, tidak terkecuali lembaga peradilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah (Perda) NTB Nomor 5 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak bahwa pencegahan perkawinan anak dapat dilakukan: (a) melalui pengadilan; dan (b) upaya pencegahan perkawinan anak di masyarakat.

"Menimbang bahwa orang tua dan anak-anak pun harus berpartisipasi untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 dan 13 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak," tandasnya.

Hakim dalam menjatuhkan keputusan telah membaca pertimbangan yang diberikan Kepala Dinas P3AKB Kabupaten Lombok Timur tentang dampak negatif perkawinan di usia anak. Antara lain: (1) terjadi risiko saat melahirkan karena alat

reproduksi belum matang; (2) tingginya angka perceraian karena kurang matang secara emosional; (3) meningkatnya

permasalahan rumah tangga (seperti kasus KDRT dan perselingkuhan); (4) kesulitan dalam membina tumbuh kembang anak karena belum siap menjadi orang tua; dan (5) sering kali menjadi beban orang tua / keluarga karena belum mapan secara ekonomi.

Ditambahkannya, perkawinan anak menghambat terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat berdasarkan Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Anak-anak itu, sambung Fahrurrozi, seharusnya bersyukur hidup di era yang terbentang luas kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Anak perempuan diberikan hak yang sama dengan anak laki-laki. Kesempatan demikian harusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Baca juga: Honorer Dihapus, Pemerintah Kota Bima Konsultasi ke Menpan RB

Baca juga: Petugas BPJS SATU! Siap Bantu Peserta JKN-KIS di Rumah Sakit

"Karena dengan pendidikan yang cukup, diharapkan perempuan dapat memainkan perannya secara maksimal dan optimal saat menjadi ibu kelak. Seorang ibu mempunyai kewajiban untuk mendidik anak-anaknya. Jika ibu tidak mendapatkan pendidikan yang cukup, bagaimana ia akan mendidik anak-anaknya, membentuk budi pekertinya dan menyiapkan generasi yang hebat," ucapnya.

Fahrurrozi juga mengingatkan bahwa hidup di Pulau Lombok adalah sebuh anugerah. Pulau Lombok mendapat julukan sepotong surga di muka bumi.

Di Pulau Lombok ada Gunung Rinjani, ada Sembalun, ada pantai-pantai indah, bahkan sekarang di Mandalika ada sirkuit balap kelas dunia.

Anak-anak itu semestinya menyibukkan diri dengan belajar dan mengasah ketrampilan sehingga pada saatnya dapat berperan aktif dalam mengisi pembangunan di daerahnya, dan bukan sekedar menjadi penonton di kampung sendiri.

Seusai mengucapkan Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2022/PA.Sel, Hakim menasihati IWA dan SAH untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA, bahkan lebih baik lagi jika sampai masuk perguruan tinggi sehingga mempunyai persiapan yang cukup lahir batin untuk memasuki dunia perkawinan.

(*)