Pengadilan Agama Selong Tolak Dispensasi Perkawinan Siswa SMP

"Menimbang bahwa orang tua dan anak-anak pun harus berpartisipasi mencegah terjadinya perkawinan usia anak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 dan 13 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak," tandasnya.

Baca juga: Kasus Perkawinan Usia Anak di Lombok Tengah, DP3AP2KB Provinsi NTB Akui Kecolongan

Dalam menjatuhkan keputusan, hakim telah membaca pertimbangan yang diberikan Kepala Dinas P3AKB Kabupaten Lombok Timur tentang dampak negatif perkawinan di usia anak.

Antara lain, pertama, terjadi risiko saat melahirkan karena alat reproduksi belum matang.

Kedua, tingginya angka perceraian karena kurang matang secara emosional.

Tiga, meningkatnya permasalahan rumah tangga (seperti kasus KDRT dan perselingkuhan).

Empat, kesulitan dalam membina tumbuh kembang anak karena belum siap menjadi orang tua.

Kelima, sering kali menjadi beban orang tua/keluarga karena belum mapan secara ekonomi.

Ditambahkannya, perkawinan anak menghambat terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya.

Serta tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat berdasarkan Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Anak-anak itu, sambung Fahrurrozi, seharusnya bersyukur hidup di era yang terbentang luas kesempatan untuk mengenyam pendidikan.

Anak perempuan diberikan hak yang sama dengan anak laki-laki.

Kesempatan demikian harusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Karena dengan pendidikan yang cukup, diharapkan perempuan dapat memainkan perannya secara maksimal dan optimal saat menjadi ibu kelak.

Seorang ibu mempunyai kewajiban untuk mendidik anak-anaknya.

"Jika ibu tidak mendapatkan pendidikan yang cukup, bagaimana ia akan mendidik anak-anaknya, membentuk budi pekertinya dan menyiapkan generasi yang hebat," ucapnya.