Serahkan Bantuan Uang hingga Mobil, Komisi VIII DPR RI Minta Kasus Mareja Tidak Terulang

Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Robbyan Abel Ramdhon

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK BARAT – Sebanyak 11 orang dari 6 fraksi anggota DPR RI Komisi VIII melakukan kunjungan kerja spesifik ke Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, pada Senin (23/5/2022).

Dalam kunjungan tersebut, Komisi VIII DPR RI juga bermaksud untuk menyerap aspirasi masyarakat dan memantau pelaksanaan berbagai program pembangungan kehidupan beragama di Kabupaten Lombok Barat, khususnya terkait efektivitas pelaksanaan program moderasi beragama yang menjadi program prioritas nasional.

Pembahasan pada kunjungan itu juga menyinggung persoalan yang terjadi beberapa waktu belakangan di Desa Mareje, Kecamatan Lembar.

Diah Pitaloka, selaku ketua tim atau Wakil Ketua Komisi VIII menyebut, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, agama, suku, bahasa yang berfungsi sebagai dasar kekuatan bangsa sekaligus menjadi karakteristik Indonesia negara yang memiliki masyarakat multikultural.

Baca juga: Sampaikan Hasil Studi Banding di Paripurna DPRD Kota Bima, Alfian Sentil Eksekutif

Menurutnya, keanekargaman tersebut juga menjadi rahmat tersendiri bagi bangsa Indonesia jika dikelola dan ditata dengan baik untuk kemajuan pembangunan nasional dan keutuhan bangsa.

"Pluralitas budaya, agama suku dan bahasa tersebut juga dapat menjadi ujian dan tantangan jika tidak disikapi dengan baik, arif dan bijaksana," kata Diah.

Jadi atas dasar itulah Komisi VIII DPRRI ingin mendengarkan penjelasan dan melihat langsung situasi kehidupan keagamaan dan pluralitas budaya di Kabupaten Lombok Barat.

"Di batang tubuh konstitusi itu ada kata persatuan dan kita akan bermuara pada persatuan. Nasionalis kita itu harus kita peluk sama-sama, yang belum selesai mari kita selesaikan. Dan yang sudah terjadi di Desa Mareje kita pastikan jangan terulang dan terdengar lagi di tanah air," harap Diah.

Baca juga: Komisi III DPRD KSB Kawal Aspirasi Rakyat Soal Perbaikan Jalan Provinsi di Maluk

Untuk itu semua agama dimintanya ikut melaksanakan moderasi beragama Kemensos, trauma healingnya, termasuk berbagai kebutuhan yang perlu disiapkan.

"Dan warga yang masih diamankan diharapkan kembali ke rumah, untuk rumah yang masih dikerjakan agar secepatnya diselesaikan termasuk perlengkapannya juga disiapkan," pintanya.

Begitu juga KTP, sertifikat dokument Kependudukan lainnya, Diah meminta Pemda harus membantu semuanya karena masalah ini menjadi perhatian nasional.

"Jika Pemda lombok Barat selesaikan dengan sungguh-sungguh, kami akan berikan apresiasi besar dari DPR-RI," cetus politisi asal Jawa Barat itu.

Sementara Sekda Lombok Barat Dr. H. Baehaqi mengatakan, masalah di Desa Mareje bukan masalah yang menyoal SARA, melainkan kesalah pahaman semata.

"Rabu lalu kita sudah gelar selamatan roah rapah yang dihadiri oleh Gubernur, Kapolda, Danrem, Bupati Wakil Bupati dan Forkopimda Provinsi dan Lombok Barat," ujar Baehaqi.