Berita Lombok Timur

Lombok Timur Segera Siapkan Data Spasial untuk Penetapan Lahan Pertanian Berkelanjutan

Hal itu untuk menindaklanjuti implementasi UU Nomor 41 Tahun 2009 mengenai Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi/Kabupaten/Kota

DOK. HUMAS PEMKAB LOMBOK TIMUR
Sekda Lombok Timur Muhammad Juaini Taofik membuka sosialisasi kegiatan rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (RPLP2B) dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian, Selasa (24/5/2022). 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM,LOMBOK TIMUR - Pemda Lombok Timur diharuskan segera menyiapkan data spasial sebagai dasar rekomendasi yang akan dituangkan dalam produk hukum Peraturan Daerah (Perda).

Hal itu untuk menindaklanjuti implementasi UU Nomor 41 Tahun 2009 mengenai Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Baca juga: Kasus PMK Makin Mengkhawatirkan, Disnakeswan Gelar Rakor dengan Seluruh Dokter Hewan se-Lombok Timur

Sekda Lombok Timur Muhammad Juaini Taofik membuka sosialisasi kegiatan rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (RPLP2B) dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian, Selasa (24/5/2022).

Sekda menyampaikan sosialisasi itu merupakan motivasi seluruh komponen dalam rangka melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

"Kampanye dan sosialisasi itu saya harapkan dapat terus meningkatkan produktivitas hasil pertanian di Lombok Timur," ucap Sekda.

Lebih Lanjut ia mengingatkan masing-masing camat untuk memastikan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ada di wilayahnya tidak terganggu oleh hal-hal yang dapat mengancam ketahanan pangan.

"Camat harus berkomunikasi dengan berbagai komponen. Untuk itu saya berharap output dari kegiatan tersebut menghasilkan produk administratif yang dapat menjadi acuan hukum, khususnya di kabupaten Lombok Timur," jelasnya.

Sekda juga meminta peserta, baik camat maupun dari OPD lintas sektor dapat mengikuti pemaparan dengan baik sehingga pada akhirnya dapat mengurangi konflik penggunaan lahan di daerah ini.

Baca juga: Update Kasus PMK di Lombok Timur: Meluas hingga 21 Kecamatan, 2.800 Sapi Terjangkit

Pada kesempatan tersebut pejabat dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian RI Dwi Aprianto memaparkan UU No. 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) serta PP No. 1 tahun 2011 tentang perintah penetapan LP2B.

Dwi menyebut tujuan perlindungan lahan pertanian pangan dari alih fungsi ini adalah menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan serta melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, juga mempertahankan keseimbangan ekologi dan mewujudkan revitalisasi pertanian.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved