Polda NTB Kerahkan Satgas Penanganan Konflik untuk Redam Ketegangan di Desa Mareje

Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Robbyan Abel Ramdhon

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK BARAT - Untuk meredam ketegangan antar kelompok yang sempat terjadi di Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat pada awal Mei lalu, Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) secara khusus mengerahkan Satgas Penanganan Konflik Sosial.

Kapolda NTB Irjen Pol Djoko Poerwanto mengatakan, selain untuk memulihkan situasi pascakonflik, lebih jauh satgas ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik akibat benturan di kelompok masyarakat.

Hal itu disampaikan Kapolda Djoko dalam acara rekonsiliasi "Gawe Rapah Kita Semua Bersaudara, Damai Bumi Marejeku" pada Rabu (18/5/2022) di Desa Mareje.

Baca juga: Bupati Lobar Berharap Acara Rekonsiliasi Dapat Kembalikan Kerukunan di Desa Mareje

Baca juga: Bupati Lobar Tegaskan Konflik di Desa Mareje Bukan Konflik Agama

"Tujuannya apa? Untuk menghadapi situasi konflik sosial. Harapannya tidak terjadi karena ada kegiatan pencegahan. Jika terjadi (konflik), maka situasinya dapat tertanggulangi dengan baik dengan kebermanfaatannya itu tadi, untuk masyarakat juga," ujarnya.

Kapolda Djoko mengatakan, Satgas Penanganan Konflik ini bekerja setiap waktu sebagai perwujudan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) yang merupakan tugas utama Polri. Tak terkecuali dalam kasus konflik di Desa Mareje ini.

"Polisi tidak akan lihat waktunya kapan pastinya menjaga harkamtibnas. Kalau orang bilang 24/7, 24 jam selama seminggu," ungkapnya.

Acara rekonsiliasi ini dihadiri pula Gubernur NTB Zulkieflimansyah beserta jajaran Bupati, kepala dan perangkat desa, TNI/Polri hingga tokoh masyarakat setempat.

Dalam keterangannya, Gubernur Zulkieflimansyah menyebut, ketegangan yang sempat terjadi antarkelompok pemuda di Desa Mareje beberapa waktu lalu akibat provokasi media sosial. 

Provokasi dan kesalahpahaman membuat masyarakat mudah tersulut emosi dan masalah yang seharusnya bisa diselesaikan secara damai malah menjadi besar.

Pernyataan itu diperkuat oleh keterangan Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid yang menegaskan bahwa konflik yang terjadi di Desa Mareje konflik biasa, bukan konflik agama.

"Saya tegaskan bukan konflik agama. Itu semacam kesalahpahaman, ada mis komunikasi, ada provokatornya terutama di medsos. Itu membuat konflik membesar," katanya.

(*)