Berita Lombok Barat
Bupati Lobar Tegaskan Konflik di Desa Mareje Bukan Konflik Agama
Fauzan Khalid menegaskan bahwa konflik yang terjadi di Desa Mareje, Kecamatan Lembar pada awal Mei lalu bukanlah konflik agama.
Penulis: Robbyan Abel Ramdhon | Editor: Lalu Helmi
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Robbyan Abel Ramdhon
TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK BARAT - Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid menegaskan bahwa konflik yang terjadi di Desa Mareje, Kecamatan Lembar pada awal Mei lalu bukanlah konflik agama.
Namun konflik biasa antar kelompok pemuda yang asal muasalnya dari kesalahpahaman.
"Saya tegaskan bukan konflik agama. Itu semacam kesalahpahaman, ada mis komunikasi, ada provokatornya terutama di medsos. Itu membuat konflik membesar," kata Bupati Fauzan dalam acara rekonsiliasi "Gawe Rapah, Kita Semua Bersaudara, Damai Bumi Marejeku" pada Rabu (18/5/2022) yang dihadiri Zulkieflimansyah Gubernur NTB beserta jajaran di Desa Mareje.
Baca juga: Bupati Lobar Berharap Acara Rekonsiliasi Dapat Kembalikan Kerukunan di Desa Mareje
Baca juga: TGB : Jalan Anak Mendapat Berkah Ilmu adalah Orang Tua yang Menyenangkan Hati Guru
Untuk itu, pemerintah beserta TNI/Polri serta tokoh masyarakat setempat mengadakan silaturrahmi untuk melakukan rekonsiliasi dan silaturahmi bersama agar konflik tidak berulang kembali.
Desa Mareje sendiri, lanjut Bupati Fauzan, terkenal selama ini menjaga kerukunan dan keharmonisan antar umat Islam dan Buddha.
Ia berharap, jangan sampai kesalahpahaman yang ditanggapi dengan salah dan emosi membuat kerukunan yang terjalin puluhan tahun menjadi rusak.
"Setelah kita telusuri, turun lapangan, ini konflik biasa bukan konflik agama. Alhamdulillah kita bersilaturahmi, megawe(?) bersama, makan bersama karena sudah umum diketahui kalau masyarakat Majene ini satu keluarga. Kalau bahasa Lomboknya satu tundun," ungkapnya.
Ia juga meminta kepada kepala desa dan perangkat desa memfasilitasi masyarakat untuk menjadikan kumpul bersama menjadi keseharian masyarakat Mareje.
Tujuannya tak lain agar meminimalisir kesalahpahaman sehingga mewujudkan masyarakat yang rukun, harmonis dan damai.
Sedangkan enam rumah warga yang mengalami kerusakan akibat konflik ini, kata Bupati, akan ditanggung Pemda Lobar untuk perbaikannya.
"Kalau rumah yang rusak diambil keputusan diperbaiki Pemda. Ada enam rumah rusak dan akan dikembalikan seperti semula memakai anggaran BTT (Belanja Tidak Terduga) Pemda Lobar," katanya.
(*)
