Presiden Jokowi Ancam Copot Menteri yang Banyak Impor Pengadaan Barang dan Jasa, Langsung Sebut Nama
Menurut Presiden akan ada konsekuensi bagi menteri termasuk bagi Pemda apabila banyak melakukan impor
lihat foto
TRIBUNLOMBOK.COM - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) geram dengan produk impor sementara ada hasil produksi dalam negeri.
Presiden Jokowi bahkan mengancam akan me-reshuffle (rombak) menteri bila ke depannya masih banyak melakukan impor untuk pengadaan barang dan jasa di kementeriannya.
"Kementerian, sama saja, tapi itu bagian saya itu. Reshuffle," kata Presiden saat memberikan Pengarahan Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).
Baca juga: Presiden Jokowi Panggil Seluruh Menteri ke Istana, Ada Reshuffle Kabinet?
Baca juga: Respons Presiden Jokowi Usai Mendengar Pedagang di NTT Teriak Tiga Periode
Presiden meminta Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi transaksi pengadaan barang dan jasa, dan melaporkan secara harian kepadanya.
Menurut Presiden akan ada konsekuensi termasuk bagi Pemda apabila banyak melakukan impor.
"Konsekuensinya, saya sampaikan ke Menkeu, udahlah. Kalau ada yang gak semangat potong DAK-nya (dana alokasi khusus). Setuju? Setujunya gak semangat? Kelihatannya sudah pada ngeri semua, nanti saya patok betul nanti, DAUnya (dana alokasi umum) hati-hati saya tahan jika ada yang tidak taat pada apa yang kita sepakati pada hari ini," kata Jokowi.
Termasuk, kata Presiden, konsekuensi bagi BUMN.
Ia meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencopot Dirut yang banyak melakukan impor di perusahaannya.
"BUMN, saya sampaikan ke menteri BUMN, dah ganti dirutnya, ganti, ngapain kita?" katanya.
Selain itu Presiden juga meminta Jaksa Agung St Burhanuddin untuk mengawasi market place agar tidak ada barang impor yang dicap barang buatan dalam negeri.
Presiden menemukan adanya barang impor yang dilabeli produk dalam negeri.
"Karena sering di market place juga ada yang namanya agregator, ngecapin-ngecapin. Jangan pikir kita gak ngerti, saya sudah peringatkan 2 kali, ada perusahaan teknologi nih tidak masuk, besok hilang. Saya gak mau ini besok hilang," katanya.
Jokowi mengatakan akan terus memantau pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Kementerian, Pemda dan BUMN.
Menurut Presiden pengawasan saat ini sangat mudah dan dapat dengan mudah diketahui.
"Saya minta semua ini betul-betul diikuti, dikawal, diawasi, termasuk Mendag, Dirjen Bea Cukai di lapangan dilihat betul. Ini (misalnya) ada alat kesehatan ini lari ke mana oh ke provinsi A, oh ke kabupaten B, oh ke kota C, oh ke kementerian E, ya kelihatan semua, sekarang ini gampang sekali lihat-lihat," katanya.
