Keberadaan Minyak Goreng Masih Tak Merata, Gubernur NTB: Akibat Distribusi ke Luar Negeri
Minyak goreng belum juga mudah ditemui di pasaran, termasuk oleh masyarakat di Kabupaten Lombok Utara.
Penulis: Robbyan Abel Ramdhon | Editor: Maria Sorenada Garudea Prabawati
Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Robbyan Abel Ramdhon
TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK UTARA - Minyak goreng belum juga mudah ditemui di pasaran, termasuk oleh masyarakat di Kabupaten Lombok Utara.
Jopan, pemilik kedai makanan dan minuman di Kecamatan Pemenang, menceritakan soal dampak langkanya minyak goreng terhadap usahanya.
Hal ini lantaran banyak menunya dimasak menggunakan minyak goreng.
"Sementara itu masih langka," katanya, menanggapi kelangkaan minyak goreng, Senin (14/3/2022).
Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Luthfi mengungkapkan dua hal yang kemungkinan menjadi penyebab kelangkaan minyak goreng murah di pasaran.
Mendag menduga ada oknum yang menimbun minyak goreng dan dijual ke luar negeri.
Baca juga: Pemkot Mataram Gelar Operasi Pasar Murah, Minyak Goreng jadi Incaran Warga
Baca juga: Cara HALO Ikut Ramaikan Gelaran MotoGP Mandalika, Kegiatan Sosial hingga Nonton Bareng MotoGP
Selain itu, ada kebocoran untuk industri yang dijual dengan harga tidak sesuai patokan pemerintah.
"Hasil timbunan itu, bahkan dijual ke luar negeri dengan harga yang berlaku di tingkat global, ini sudah melanggar hukum," ucapnya, dikutip Tribunnews.com dari Kontan.co.id, Sabtu (12/3/2022).
Berbeda dengan pengakuan Neta, pemilik kios sembako di Pasar Tanjung, di kawasan tempatnya berjualan tersebut, minyak goreng masih bisa dijangkau meski dikabarkan langka.
Neta sendiri menjual beragam ukuran minyak goreng, dari yang 600 ml hingga 1 liter.
Mulai dari harga Rp17 ribuan hingga Rp27 ribuan.
"Masih sih ada itu, enggak sampai habis," ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Maskanah, Kasi Bakopting (Barang Pokok dan Penting), Dinas Perdagangan Provinsi NTB, membenarkan pasokan minyak goreng dari produsen masih terbatas ke distributor.
Berdasarkan kondisi tersebut, ia mengungkapkan pihaknya telah mulai berkordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengatasi kebutuhan masyarakat.