Bupati Bima Buka Suara Soal Aksi Blokade Jalan yang Kerap Dilakukan Warganya

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Aksi blokade jalan di Kabupaten Bima nyaris terjadi setiap hari.

Pemicunya bermacam-macam, mulai dari warga yang menuntut perbaikan jalan, penangkapan pelaku penganiayaan, pencurian, hingga kasus perselingkuhan.

Yang melakukan blokade jalan, tidak hanya warga biasa tapi juga pada beberapa kasus kalangan siswa dan orang tuanya yang menuntut masuk sebuah sekolah tingkat atas.

Terakhir terjadi pada Kamis 10 Maret 2022, blokade jalan di Tente Kecamatan Woha.

Baca juga: Polisi Gelar Razia di Tikungan, Warga Bima Protes Lewat Media Sosial

Baca juga: Pria di Kabupaten Bima Rudapaksa Adik Ipar di Toilet, Ancam Bunuh Jika Berteriak

Sehari sebelumnya, ada 2 aksi blokade jalan yang dilakukan warga di Kecamatan Woha dan Kecamatan Belo.

Biasanya, warga menggunakan batu, kayu bale-bale, hingga bakar ban untuk memblokade jalan raya.

Aksi-aksi ini pun diunggah di media sosial sehingga menarik perhatian dunia maya dan viral.

Sejumlah aksi blokade ini mengancam iklim investasi di Kabupaten Bima, karena investor akan berpikir, berat untuk membangun usaha di Bima.

Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri menanggapi fenomenal blokade jalan yang kerap terjadi ini.

Bupati dua periode ini mengatakan, jika ada aspirasi yang ingin disampaikan, seyogyanya menempuh cara-cara dialogis.

Karena blokade jalan, katanya, akan merugikan kepentingan pengguna jalan lainnya yang juga memiliki keperluan.

Politisi Partai Golkar ini mengakui, penyebab blokade jalan bermacam-macam yang terkadang tidak memiliki keterkaitan dengan tuntutannya.

"Ada yang karena pencurian motor, perkelahian, perbaikan jalan," sebutnya Kepada TribunLombok.com.

Baca juga: VIRAL Emak-emak di Dompu Curi Minyak Kayu Putih Demi Anaknya yang Sakit, Netizen Kumpulkan Donasi

Bupati Indah menegaskan, kalau yang berkaitan dengan perbaikan infrastruktur dan menjadi kewenangan pemerintah daerah, pasti diberikan atensi.

Kalau yang berkaitan dengan penegakan hukum maka pemerintah daerah mendorong camat dan Muspika untuk melakukan pendekatan kepada elemen masyarakat yang melakukan aksi.

Menurutnya, deteksi dini konflik sosial perlu dioptimalkan.

Artinya, ketika ada gejala-gejala konflik tersebut muncul, maka para pemangku kepentingan bisa langsung melakukan pendekatan.

"Aparat penegak hukum, pemerintah daerah melalui aparat kepala desa, camat dan perangkat daerah terkait untuk mencari solusi secara preventif sebelum menjadi konflik terbuka seperti pemblokiran jalan," pungkasnya.

(*)